KETUA Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, meyakini kondisi fiskal dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia saat ini masih sangat aman untuk menopang subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun meski harga minyak mentah dunia kini menembus 100 dolar AS per barel.
Ia menjelaskan, kondisi geopolitik global berdampak terhadap naiknya harga minyak dunia yang kini melewati angka 100 dolar AS per barel. Dia mengakui angka ini melonjak tajam dari asumsi awal APBN yang hanya dipatok di kisaran 70 dolar AS per barel.
Meski begitu, Misbakhun menyebut kondisi fiskal Indonesia masih sangat aman meski subsidi BBM dipastikan meningkat. “Pemerintah memastikan sepanjang rata-rata harga minyak dunia sampai akhir tahun di angka 100 dolar per barel, maka pemerintah masih mampu menanggung beban itu,” kata Misbakhun saat membuka rapimnas SOKSI, di Bandung, Jumat (15/5).
Meski kini harga minyak dunia melewati 100 dollar AS per barel, dia tidak khawatir berdampak terhadap APBN. “Walaupun harga di pasaran saat ini melewati 100 dolar, kita juga harus ingat bahwa kita pernah menghadapi periode harga minyak di bawah 70 dolar. Jadi, secara rata-rata masih dalam kategori yang sangat aman,” katanya.
Terlebih, pemerintah berkomitmen untuk tetap melindungi daya beli masyarakat. “Pemerintah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ada keinginan kuat dari Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan tertentu, menjaga inflasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Saat disinggung nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dollar AS, dia mengakui hal ini berdampak terhadap inflasi, khususnya terhadap harga barang-barang impor. Oleh karena itu, menurutnya Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mengambil langkah konkret dan serius dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Terlebih, tambahnya, Gubernur Bank Indonesia telah mengonfirmasi bahwa posisi nilai tukar rupiah saat ini sudah berada di bawah nilai fundamental yang sebenarnya. “Soal kurs ini memang harus kita sampaikan penuh kepada Bank Indonesia supaya melakukan upaya yang serius untuk melakukan stabilisasi nilai tukar kepada nilai yang sebenarnya. Ini menjadi tugas BI. Karena kalau tidak, selisih harga akibat kurs yang melambung melewati batas normal akan memberikan tekanan pada inflasi barang-barang impor,” kata Misbakhun.
Lebih lanjut, dia mengakui langkah pemerintah memanggul beban subsidi ini memicu keraguan dari berbagai pihak yang mempertanyakan ketahanan fiskal negara hingga akhir tahun. Menanggapi keraguan tersebut, Misbakhun meluruskan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini didasarkan pada kalkulasi matang, bukan sekadar asal hitung.
Dia menilai, pemerintah bersama DPR telah memastikan bahwa fiskal sudah disiapkan dengan cermat sepanjang rata-rata harga minyak dunia hingga akhir tahun berada di angka 100 dolar AS per barel. “APBN masih kuat menahan beban kompensasi tersebut,” katanya. (H-3)