PEMERINTAH mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komitmen tersebut ditegaskan saat jajaran pemerintah memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin (17/8).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah telah berada di NTT sejak hari pertama kejadian untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terintegrasi.
“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Pratikno usai mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Ruteng.
Menurut dia, pemerintah membagi tugas untuk menjangkau sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kecamatan Reo di Manggarai dan wilayah terisolir di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.
Koordinasi penanganan juga dilakukan bersama Satgas DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait, baik secara langsung maupun melalui konferensi video.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah telah memperkuat pengerahan logistik dan armada untuk menjangkau wilayah terdampak.
Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menampung dan menyalurkan bantuan logistik, termasuk 50.000 paket bantuan dari Presiden RI. Bantuan tersebut kemudian disalurkan melalui Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Posko Labuan Bajo melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Adapun Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
BNPB juga mengerahkan armada darat, laut, dan udara untuk menembus wilayah yang terkendala kondisi geografis. Sebanyak enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter untuk mendukung evakuasi medis darurat.
Pada jalur darat, truk logistik berukuran besar dimobilisasi ke sejumlah titik penyaluran utama. Sementara melalui jalur laut, pemerintah mengoperasikan kapal Pelni dan kapal feri menuju wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue.
Hingga Senin (17/8), BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 54 orang. Pendataan korban luka masih dilakukan secara dinamis.
Suharyanto meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang berdasarkan nama dan alamat (by name by address), tanpa menunggu seluruh data terkumpul.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” kata Suharyanto.
Ia menegaskan proses perbaikan dapat langsung dilakukan setelah data kerusakan yang valid diterima pemerintah.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” pungkasnya.
(P-4)