MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa 13 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang dinilai boros akan dibagi menjadi dua kategori utama.
“Itu (SPPG yang boros) nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Kategori itu, sambung Zulhas, akan didasarkan pada tingkat prioritas wilayah, terutama daerah dengan angka stunting tinggi serta berada di zona merah.
Ia mengatakan SPPG yang ada di daerah dengan angka stunting tinggi antara lain berada di Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Zulhas menjanjikan bahwa pemerintah akan selesai memperbaiki SPPG tersebut dalam waktu satu bulan.
Lalu, sambung Zulhas, sebagian SPPG yang boros ada di titik lain dan sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Pemerintah, kata dia, masih memikirkan solusinya. Oleh karena itu, penanganannya ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan.
“Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan,” ucap dia.
Selama kurun waktu perbaikan SPPG, ia berharap pemilik dapur SPPG tidak melakukan aksi demonstrasi atau protes. Zulhas menjanjikan seluruh proses berjalan transparan.
“Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Enggak usah demo lagi,” terang dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan telah memiliki data wilayah dengan angka stunting tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di daerah tersebut, Sudaryono menyampaikan apabila sudah ada dapur SPPG akan segera dioperasikan.
“Kami cek manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan,” ucap dia. (H-4)