PRESIDEN Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7). Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global dalam upaya penurunan emisi karbon melalui kebijakan energi terbarukan.
Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia menerapkan B50 telah menarik perhatian dunia. Ia menekankan bahwa Indonesia menjadi sorotan karena mampu menjalankan transisi energi tanpa membebani rakyat kecil dengan kenaikan harga BBM.
“Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak ‘naikin’ harga BBM untuk rakyat kecil?” ujar Prabowo mengutip siaran resmi Sekretariat Presiden.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi B50 pada tahun 2026 diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 ekuivalen. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan capaian program B40 pada tahun sebelumnya.
Selain fokus pada biodiesel, Presiden juga memaparkan rencana ambisius pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dalam dua tahun ke depan. Sebagai langkah awal, PLN mulai membangun 17 gigawatt pada tahun 2026 ini.
Prabowo menyadari bahwa langkah berani ini akan menuai keraguan dari berbagai pihak internasional maupun pakar. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melaju meski menghadapi kritik atau skeptisisme global.
Indonesia kini tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar solar. Program ini merupakan kelanjutan dari konsistensi pemerintah dalam mengembangkan bahan bakar nabati selama satu dekade terakhir.
Secara ekonomi, mandatori B50 diproyeksikan memberikan dampak besar bagi ketahanan nasional. Program ini diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun pada 2026, meningkatkan nilai tambah CPO domestik, serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. (Ant/Z-10)