Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menilai pengembangan ekonomi perdesaan di Tiongkok dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Hal itu disampaikan Iftitah saat mengunjungi Desa Zhenwugong, Distrik Jiulongpo, Chongqing, Tiongkok, Rabu (14/10). Desa tersebut mengembangkan ekonomi melalui integrasi pertanian, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.
“Ketika industri itu dibawa ke desa, anak-anak muda ini kembali ke desa dan difasilitasi,” ujar Iftitah dilansir dari keterangan resmi, Minggu (18/10).
Menurut dia, pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan permukiman dan infrastruktur, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja serta sumber pendapatan bagi masyarakat.
Desa Zhenwugong mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian hortikultura dan perkebunan hingga pariwisata dan usaha jasa. Berdasarkan informasi Pemerintah Distrik Jiulongpo, desa tersebut menerima sekitar 300.000 kunjungan wisata per tahun, dengan nilai produksi ekonomi tahunan lebih dari 100 juta yuan.
Iftitah mengatakan, pengembangan kawasan perlu menghubungkan potensi lokal dengan investasi, pengolahan hasil produksi, logistik, dan akses pasar. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat tidak hanya dari pemanfaatan lahan, tetapi juga melalui pekerjaan dan usaha yang tumbuh di kawasan tersebut.
“Ekosistem seperti inilah yang sebetulnya ingin kita bangun di Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, pengembangan kawasan transmigrasi perlu disesuaikan dengan potensi daerah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Pemerintah juga perlu memastikan kepastian lahan, infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Iftitah menekankan bahwa transformasi tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
“Tiongkok pun butuh waktu untuk mencapai hal ini. Mereka terus berjalan selama 20 hingga 30 tahun hingga mencapai titik akselerasi,” ujarnya.
Menurut Iftitah, pengalaman tersebut menjadi referensi bagi Indonesia untuk mengembangkan kawasan transmigrasi yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mampu menyediakan penghidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(H-2)