PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memberikan angin segar bagi para orang tua dan calon peserta didik yang belum masuk dalam hasil pemetaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menegaskan bahwa masih ada berbagai skema alternatif untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap mendapatkan akses pendidikan.
Herman menjelaskan bahwa peserta didik yang telah terpetakan dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dapat langsung melanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun, bagi mereka yang belum masuk dalam daftar tersebut, pemerintah telah menyiapkan solusi strategis.
“Bagi yang sudah terpetakan silakan lanjutkan untuk mengikuti tahap berikutnya. Bagi yang belum terpetakan tidak usah kecil hati,” ujar Herman saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (16/6/2026).
Tiga Skema Alternatif Pendidikan
Untuk mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui jalur reguler, Pemprov Jabar menyiapkan tiga opsi utama:
- Optimalisasi Sekolah Penyangga: Langkah ini dilakukan untuk menambah daya tampung peserta didik di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi.
- Program SMA Terbuka: Memberikan kesempatan bagi siswa untuk tetap mengenyam pendidikan formal dengan fleksibilitas yang terjaga.
- Kerja Sama Sekolah Swasta: Jalur khusus melalui sekolah-sekolah swasta yang telah menjalin kemitraan resmi dengan pemerintah daerah.
“Nanti ada peluang di optimalisasi sekolah penyangga, ada juga peluang di SMA Terbuka, dan ada juga peluang di sekolah yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar,” tambah Herman.
Intervensi Pemerintah dan Peran Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat sebelumnya telah mengambil langkah proaktif dengan menggandeng sekitar 751 sekolah swasta di seluruh wilayah Jabar. Kerja sama ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 78 ribu siswa yang tidak terserap di sekolah negeri berdasarkan hasil PCMB.
Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menyatakan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah. “Kami ingin tetap memberikan pelayanan terbaik agar seluruh anak di Jawa Barat bisa mengakses pendidikan,” tegasnya.
Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menunggu informasi teknis lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait mekanisme pelaksanaan program-program alternatif tersebut.
Dengan adanya skema ini, Pemprov Jabar optimistis target wajib belajar dan pemerataan akses pendidikan di Jawa Barat dapat tercapai, meskipun terdapat tantangan dalam keterbatasan daya tampung sekolah negeri. (Ant/H-3)