REKTOR Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said menyebut Indonesia perlu segera memperkuat kepemimpinan yang berpijak pada institusi untuk mengantisipasi krisis tata kelola yang gejalanya mulai tampak. Sudirman menyoroti bahaya kekuasaan yang terlalu bersandar pada figur ketimbang sistem. Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan, yang berdiri di atas tiga pilar.
Pilar pertama adalah kepemimpinan yang institusional bukan populis, yaitu otoritas pemimpin yang berakar pada sistem dan aturan yang bekerja, bukan pada sorak-sorai massa yang mudah berubah arah.
Pilar kedua adalah kepemimpinan yang kolektif bukan personal, yang menuntut kepemimpinan dibagi dan dikaderkan ke banyak pundak alih-alih dipusatkan demi membesarkan satu nama.
Pilar ketiga adalah kepemimpinan yang intrinsik bukan nominal, yang menegaskan wibawa pemimpin tumbuh dari kapasitas dan keteladanan nyata, bukan sekadar melekat pada jabatan atau gelar.
“Kepemimpinan yang menggerakkan adalah kepemimpinan yang membuat institusi tetap berjalan meski orangnya berganti. Itulah yang membedakannya dari kuasa yang hanya hidup selama sosoknya berkuasa,” ujar Sudirman, saat Bimtek Anggota DPRD PKS se-Kalimantan, Sabtu (13/6).
Menurut Sudirman, godaan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Ia merujuk ekonom Dambisa Moyo yang dalam Edge of Chaos menilai politisi kini lebih sibuk memenangi pemilu ketimbang merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu, kata Moyo, melahirkan mediokrasi, politik yang dikejar oleh urusan jangka pendek alih-alih kebijakan yang substantif.
“Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik,” tutur Sudirman.
Kebutuhan memperkuat kepemimpinan institusional itu makin mendesak karena gejala kemerosotan tata kelola sudah tampak. Hal itu disampaikan narasumber lain, Yanuar Nugroho.
“Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara,” ujarnya.
Sementara itu, Pengajar di STF Driyarkara, Yanuar Nugroho menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan yakni kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperlemah institusi di daerah karena berlawanan dengan semangat reformasi.
“Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah,” tegasnya.
Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi sebagai wujud kepemimpinan institusional.
“Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik,” ujarnya. (E-4)