KEPALA Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan defisit APBN kuartal I 2026 yang menjadi sorotan publik bukan tanda pemerintah kehilangan kendali. Dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng yang tayang Rabu (10/6), ia menyebut pelebaran defisit itu sebagai hasil strategi yang direncanakan, yaitu memindahkan kebiasaan belanja negara dari ujung tahun ke awal tahun.
“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” kata Dony. “Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sebagai catatan, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN per akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Angka itu disebut-sebut sebagai defisit triwulan pertama tertinggi dalam sejarah, karena biasanya APBN masih surplus di awal tahun. Sejumlah ekonom menyebutnya lampu kuning bagi kesehatan fiskal.
Dony menjelaskan, selama bertahun-tahun belanja pemerintah menumpuk di penghujung tahun. “Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” ujarnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sengaja membalik pola tersebut. Belanja dioptimalkan sejak awal tahun agar multiplier effect-nya terasa sepanjang tahun. Konsekuensinya, pengeluaran keluar lebih dulu sementara pendapatan belum masuk penuh, sehingga defisit kuartal pertama otomatis tampak lebar.
Untuk menjelaskannya, ia memakai ilustrasi sederhana. “Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” katanya.
Ia menambahkan, tren penerimaan sudah mulai menyusul. “Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” ujarnya.
Dony juga menjawab kekhawatiran bahwa pemerintah akan terus menggenjot belanja hingga utang membengkak dan Indonesia “makin tekor”. Menurutnya, kekhawatiran itu mengabaikan fakta paling dasar dari rezim fiskal Indonesia.
“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.
KUALITAS BELANJA
Yang dijaga pemerintah, lanjutnya, adalah kualitas belanjanya harus produktif dan memberi nilai tambah. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, irigasi, hingga program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilainya memberi nilai tambah ganda, baik bagi kualitas sumber daya manusia maupun ekonomi pedesaan.
Bagian paling berani dari penjelasan Dony justru datang ketika ia membalik kritik soal pertumbuhan ekonomi 5,61% kuartal I yang disebut hanya ditopang belanja negara. Menurutnya, ada miskonsepsi dan mispersepsi yang disengaja dalam membaca data itu.
Ia menguraikan empat komponen pertumbuhan ekonomi: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Konsumsi rumah tangga dan ekspor neto, kata dia, bersifat pasif karena hanya tumbuh jika lapangan kerja dan produktivitas lebih dulu tercipta. Pemerintah hanya punya dua tuas aktif: menarik investasi sebanyak mungkin, atau berbelanja membangun infrastruktur penunjang.
“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya Tiongkok, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah,” ujarnya.
Ia bahkan menilai Indonesia termasuk konservatif dibanding negara lain. “Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi,” katanya.
Pernyataan ini menarik dicatat: di tengah kritik ekonom terhadap pelebaran defisit, pejabat yang mengelola seluruh BUMN itu justru berargumen batas defisit 3 persen membuat Indonesia terlalu berhati-hati dibanding negara-negara yang berhasil naik kelas.
Sementara itu, pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta mengajukan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rentang 1,8% sampai 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu menyatakan kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Banggar DPR mengapresiasi proposal pemerntah tersebut. “Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market,” tutur Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
Apalagi, sambung dia, apabila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, yakni setidaknya dalam kisaran 2,58 persen, dari target APBN 2026 yang sebesar 2,68% dan realisasi 2025 yang mencapai 2,81%, sehingga bisa menunjukkan tren positif. (Ant/E-2)