BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang digelar di Mabes TNI Angkatan Darat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Maruli Simanjuntak dan dihadiri Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paparannya, Faisal mengatakan Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis World Meteorological Organization pada 2 Juni 2026.
“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujarnya.
Faisal menjelaskan El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujan di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino, sementara sekitar 28% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memasuki musim kemarau 2026 pada Mei hingga Juni 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan di sejumlah wilayah berlanjut hingga September.
Curah hujan selama periode tersebut diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda.
“Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” katanya.
BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, tergantung wilayah masing-masing. Informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.
Antisipasi Kekeringan
Dalam kesempatan yang sama, Maruli meminta seluruh jajaran TNI AD mulai dari tingkat Kodim hingga Koramil melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Kalau dulu kita punya data bencana, sekarang kita harus punya data antisipasi kemarau. Daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur akan terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa musim kemarau merupakan kondisi yang rutin dihadapi sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kerap memunculkan persoalan kekurangan air bersih.”Kita memasuki bulan Juni yang sudah mulai kemarau. Menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga masih menjadi periode yang perlu diwaspadai. Pada masa itu ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah menjadi langganan mengalami kesulitan air bersih dan kondisi lingkungan yang berdebu,” katanya.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih di berbagai wilayah.
Pada kesempatan itu, Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMKG menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat.
BMKG berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya mitigasi musim kemarau 2026 sehingga risiko kekeringan dapat ditekan, ketersediaan air bersih terjaga, ketahanan pangan tetap terpelihara, serta pengelolaan lingkungan berjalan lebih berkelanjutan. (H-3)