KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengungkap praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang di Badan Gizi Nasional (BGN). Kasus ini menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH) serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung (LP) dan Sony Sonjaya (SS), sebagai tersangka korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan mark up pada berbagai pengadaan, mulai dari sepeda motor listrik hingga sepatu. Tindakan ini dinilai menyebabkan pemborosan besar dan merugikan keuangan negara dalam skala yang signifikan.
“Mark up harga pengadaan itu menyebabkan pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujar Syarief di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6).
Berdasarkan data penyidikan, salah satu temuan mencolok adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai total mencapai Rp1,035 triliun. Dana tersebut dibayarkan kepada PT YAT, vendor yang diketahui tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki diler maupun bengkel aktif. Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya mark up pada pengadaan sepatu sebanyak 32.000 pasang, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi yang seluruhnya tidak sesuai ketentuan.
Modus operandi yang dilakukan para tersangka meliputi intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, mereka diduga menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pribadi para tersangka sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Yayasan yang terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP,” tambah Syarief.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, DH, LP, dan SS menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut. (Z-10)