ANGGOTA Tim Pengawas DPR RI untuk Ibadah Haji 2026, Nurdin Halid mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pangan Indonesia untuk konsumsi jemaah haji dan umrah Indonesia di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Sebab, nilai ekonomi untuk konsumsi haji dan umrah mencapai Rp60 triliun dalam setahun.
“Dengan jumlah jemaah haji 221 ribu orang tahun 2026 ini, nilai ekonomi kebutuhan konsumsi saja mencapai Rp18,2 triliun. Jika digabung dengan umrah yang berjumlah sekitar 1,7 juta jemaah, nilainya mencapai Rp60 triliun lebih per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita,” ucap Nurdin keterangan tertulisnya dari Mekah, dikutip Selasa (26/5).
Menurut Nurdin, perpuratan uang untuk konsumsi haji dan umrah yang mencapai Rp60 triliun setahun seharusnya memberi dampak langsung bagi perekonomian nasional. Khusus untuk kebutuhan konsumsi 221 ribu jemaah haji Indonesia 2026, perputaran uang bisa mencapai Rp18,2 triliun.
Nilai itu dihitung dari 2,78 juta boks makanan (katering) untuk 111 kali makan per orang selama 40 hari yang dikelola oleh 75 dapur yang tersebar di Mekah dan Madinah. Sebagaimana diketahui, biaya katering jemaah haji Indonesia 2026 ditetapkan sebesar 40 Riyal Arab Saudi per hari atau sekitar Rp180.000 (kurs sekitar Rp 4.500 per riyal).
Nurdin menyoroti potensi ekonomi yang besar itu belum dimanfaatkan secara optimal. Faktanya, selama ini pasokan bahan pangan untuk katering jemaah haji Indonesia masih banyak bergantung pada produk dari Tailan, Vietnam, Brasil, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dapur penyedia fresh food di Arab Saudi umumnya mendapatkan komoditas pokok seperti beras, daging ayam dan ikan melalui importir yang bekerja sama dengan berbagai negara penyuplai.
Karena itu, ia menilai sektor logistik dan katering haji dan umrah perlu dikelola dengan strategi ekonomi yang lebih berpihak pada produk rakyat dan industri pangan nasional.
“Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi pelaku usaha nasional. Indonesia memiliki banyak produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (23/5), Nurdin terlibat dalam diskusi dengan sejumlah tokoh nasional di sela-sela menunaikan ibadah haji 2026 di Mekah, Arab Saudi. Beberapa tokoh nasional menggelar diskusi kebangsaan dalam suasana silaturahmi di sela-sela menunaikan ibadah haji 2026.
Tampak hadir dalam diskusi sambil makan siang bersama itu Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji, dan Nurdin Halid sendiri selaku anggota Timwas Haji 2026 yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar.
Adapun diskusi yang dibahas mengenai situasi bangsa dan negara secara umum, peningkatan mutu pelayanan jemaah haji 2026 di bawah Kementerian Haji dan Umrah, serta kebijakan dan strategi besar Presiden Prabowo dalam melaksanakan Ekonomi Konstitusi Pasal 33 seperti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Danantara sebagai superholding BUMN, dan hilirisasi sumber daya alam.
“Inti diskusi, bagaimana pentingnya keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama pengelolaan sumber daya alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Nurdin.
Sektor pertanian, lanjut dia, menjadi sub-topik penting dalam diskusi karena memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi rakyat. Dalam diskusi itu, dirinya menekankan betapa pentingnya kolaborasi sinergis lintas sektor, yang dimotori Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman, untuk memperkuat kebijakan sektor pangan yang berorientasi pada kedaulatan pangan serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nurdin menyebut ibadah haji dan umrah menjadi salah satu potensi pasar bagi produk akhir hilirisasi ekonomi rakyat petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan. Seperti halnya MBG, ibadah haji dan umrah merupakan pasar yang besar dan pasti (captive market) dengan perputaran uang mencapai Rp 60 triliun setahun.
“Karena itu, kita harus bisa mendorong ekspor komoditas pangan untuk memanfaatkan momentum ekonomi haji. Negara harus hadir berdiri paling depan melalui kementerian dan lembaga serta BUMN – BUMN terkait agar peluang pasar yang besar ini berdampak nyata bagi ekonomi rakyat dan bangsa,” bebernya.
Nurdin Halid menyoroti rendahnya pemanfaatan produk lokal Indonesia dalam rantai logistik dan katering jemaah haji Indonesia di Mekah dan Madinah. Menurut data Kementerian Haji dan Umrah, terdapat sekitar 180 jenis makanan siap saji asal Indonesia yang dapat dipilih eksportir dan importir untuk kebutuhan kesehatan, serta mengedepankan cita rasa khas masakan Indonesia agar jamaah tetap nyaman dan sehat selama berada di Tanah Suci.
Sebanyak 75 dapur jemaah haji Indonesia menyiapkan 3 kali makan sehari dengan menu Nusantara seperti nasi uduk, rendang, kari ayam, ayam woku, daging bistik, capcay, dan tempe. Sedangkan menu saat Puncak Haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), jemaah mendapatkan 15 paket makanan siap santap (ready to eat) bercita rasa Nusantara.
“Skala ekonomi yang besar ini harus menjadi perhatian khusus mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia. Saat ini, suplai makanan untuk jamaah asal Indonesia di Mekah masih didominasi negara lain. Artinya, potensi ekonomi yang sangat besar ini justru mengalir ke luar negeri. Sungguh disayangkan jika potensi sebesar ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional,” sebut dia.
Dirinya pun mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tingginya nilai ekonomi konsumsi jemaah haji dan umrah membuat Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah. Secara kelembagaan, Presiden Prabowo Subianto sudah dibentuk kementerian Haji dan Umrah.
“Berdasarkan arahan Bapak Presiden, pemerintah mendorong optimalisasi rantai pasok pangan dari dalam negeri seperti ekspor bahan makanan pokok Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Selain itu, pentingnya penggunaan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi agar perputaran uang di Tanah Suci kembali ke perekonomian nasional,” terang Nurdin.
Dalam kaitan itu, Nurdin mendorong perlunya kerja sama sinergis lintas kementerian dan lembaga, khususnya antara Kemenko Pangan, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Danantara, BUMN Pangan, dan BP BUMN.
Nurdin menilai pentingnya pembentukan tim kerja khusus lintas kementerian dan lembaga yang fokus pada penguatan logistik haji dan umrah Indonesia, mulai dari pemetaan kebutuhan, kesiapan pasokan, standardisasi produk, hingga kerja sama dengan penyedia katering di Arab Saudi. Kerja sama kemitraan yang luas harus mencakup perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan katering di Arab Saudi.
“Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengguna layanan katering, tetapi harus mulai masuk lebih jauh ke dalam ekosistem rantai pasok haji,” tutur Nurdin.
Penyediaan konsumsi jemaah haji Indonesia tahun 2026 melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan 75 dapur katering lokal serta lima perusahaan utama yang memproduksi dan memasok makanan siap santap. Tiga perusahaan pemasok utama dan penyedia konsumsi dari Indonesia ialah PT Halalan Thayyiban Indonesia (HATI), PT Indo Niaga Agro, dan PT Laukita Bersama Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab memproduksi makanan siap santap yang diekspor dari Indonesia dengan standar BPOM dan Saudi Food and Drug Authority.
Untuk mengoptimalkan peran negara, Nurdin Halid mendorong Danantara dan BUMN terkait untuk berinvestasi atau membangun kerja sama jangka panjang dengan dapur katering di Arab Saudi. Dengan begitu, kontrol terhadap bahan baku, kualitas makanan, dan pemanfaatan produk Indonesia dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Danantara dan BUMN perlu proaktif melakukan investasi atau kerja sama dengan perusahaan katering Arab Saudi. Jika kita bisa memiliki akses yang kuat terhadap dapur katering, maka kontrol bahan baku bisa lebih besar berada di tangan kita,” jelasnya.
Nurdin menambahkan, pembentukan kerja sama khusus antarlembaga dalam pengadaan logistik haji akan menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat ekonomi musim haji tidak hanya dirasakan di Arab Saudi, tetapi juga kembali kepada petani, koperasi, UMKM, dan industri pangan nasional di Indonesia.
“Jadi, kita harus mendorong pembentukan kerja sama antarkementerian dan lembaga khusus tentang logistik haji, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perdagangan, dan BP BUMN. Selain itu, BP BUMN dan Danantara juga diharapkan proaktif untuk mendorong BUMN terkait melakukan investasi dan kerja sama dengan perusahaan katering Arab Saudi,” pungkas Nurdin. (E-4)