TINGKAT pengangguran di Kabupaten Cirebon diklaim menurun. Penurunan ini menempatkan Kabupaten Cirebon sebagai daerah dengan tren yang positif.
Berdasarkan data BPS per September 2025, tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon turun menjadi 6,42 persen.
“Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren positif, atau mengalami penurunan,” tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, Rabu (6/5).
Penurunan angka pengangguran ini, lanjut Novi, menempatkan Kabupaten Cirebon dan Majalengka sebagai daerah di wilayah tiga Cirebon dengan tren yang positif.
“Sewilayah III Cirebon itu hanya dua kabupaten/kota yang grafik trennya itu positif, turun untuk TPT-nya. Hanya kita (Kabupaten Cirebon) dan Kabupaten Majalengka,” jelas Novi.
Kondisi tersebut, lanjut Novi, menjadi indikator serapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon cukup baik. Disnaker mencatat jumlah pencari kerja berada di kisaran 26 ribu orang, dan sebanyak 12 ribu terserap di sektor manufaktur pada 2025.
“Data tersebut berdasarkan Wajib Lapor Lowongan dan Wajib Lapor Penempatan dari perusahaan. Artinya, kalau dari sisi ketenagakerjaan yang merupakan middle di dalam hilirisasi industri, meskipun belum menjadi barometer, tapi serapan ini menjadi salah satu indikator bahwa investasi di Kabupaten Cirebon bergerak,” tutur Novi.
Namun diakui Novi, Pemkab Cirebon masih memiliki cukup banyak pekerjaan rumah untuk memfasilitasi ribuan pekerja yang belum bekerja. Berdasarkan data BPS, lebih dari 80.000 pencari kerja di Kabupaten Cirebon yang masih belum bekerja.
“Ini data BPS juga, 80.000-an lebih masih ada yang belum bekerja. Kalau dikurangi dari 26.000, artinya masih ada sekitar 60.000-an yang masih harus kita fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan,” jelas Novi.
Namun, fasilitasi puluhan ribu pencari kerja tersebut bukan hanya tugas Disnaker. Namun juga tugas seluruh pihak termasuk serikat pekerja yang tergabung ke dalam lembaga kerja sama (LKS) tripartit.
“Multipihak itu harus sama-sama mengampu untuk keberpihakan terhadap peluang kerja masyarakat Kabupaten Cirebon,” tutur Novi.
Sementara itu menyinggung pelatihan kerja, Pemkab Cirebon telah menganggarkan porsi tersebut untuk 2.000 peserta. Jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mencapai 26 ribu, Pemkab Cirebon hanya mampu memfasilitasi pelatihan di kisaran 5 persen.
Karena itu, pihaknya mendorong sekolah-sekolah mitra dan Bursa Kerja Khusus, terutama SMK untuk mulai melakukan pemetaan rencana siswanya setelah lulus, sejak masih di kelas 12.
“Terutama SMK, ini kan disiapkan untuk bekerja. Prepare-nya bisa inject dari ada namanya pendidikan vokasi, berbagai sumber dari Kemenperin, dari Kemendikdasmen, mempersiapkan para lulusan ini ketika lulus sudah bekerja, di dalam maupun luar negeri,” tutur Novi. (UL/E-4)