DALAM beberapa waktu terakhir ini, jagat pendidikan tinggi kita dihentakkan wacana berani dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, melontarkan kemungkinan penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan mengejar target pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.
Lontaran ini memicu polemik. Sebagian melihatnya sebagai ancaman terhadap kebebasan akademik dan eksistensi disiplin ilmu tertentu, sementara yang lain melihat sebagai langkah pragmatis yang sudah lama tertunda. Bagi penulis, perdebatan ini harus diletakkan pada proporsi yang tepat: penutupan prodi seharusnya dipandang sebagai hal yang wajar, sewajar pembukaan prodi baru.
Pendidikan tinggi bukan sekadar institusi menara gading, melainkan investasi manusia (human investment) untuk memastikan daya tahan dan kompetisi bangsa. Berbeda dengan pendidikan dasar, pendidikan tinggi mengemban misi keahlian akademik spesifik sebagai jawaban dinamika sosial, konteks sejarah, dan tantangan lingkungan. Jika tantangannya berubah, maka instrumen jawabannya —yaitu prodi— pun harus beradaptasi.
TERJEBAK ADMINISTRATIF, MELUPAKAN PRAGMATISME
Persoalan di Indonesia menjadi rumit karena pembukaan prodi selama ini seringkali tidak mengikuti “hukum pragmatisme” kebutuhan zaman, melainkan terjebak dalam sekat-sekat administratif. Syarat ketersediaan dosen dengan pendidikan linier (S1, S2, S3 yang seragam) dan daftar prodi yang kaku justru menjadi penghambat lahirnya disiplin ilmu baru yang bersifat hibrida dan lintas sektor.
Akibatnya, prodi lama yang sudah jenuh tetap dipertahankan, sementara prodi yang dibutuhkan masa depan sulit dilahirkan. Kita terjebak dalam siklus formalitas yang mengabaikan esensi pendidikan tinggi sebagai penggerak perubahan.
UNIVERSITY AS AN ENGINE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Untuk menjawab bagaimana memastikan prodi yang ada benar-benar relevan, kita perlu menoleh pada pemikiran Edward Crawley, profesor dari MIT. Dalam karya-karyanya mengenai reformasi pendidikan teknik dan tinggi (seperti dalam kerangka CDIO —(Conceive, Design, Implement, Operate), Crawley menegaskan universitas modern harus berfungsi sebagai engine of socio-economic development.
Menurut Crawley, relevansi pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari kurikulum di dalam kelas, tetapi kemampuannya menghasilkan lulusan yang memiliki kemahiran teknis sekaligus pemahaman mendalam tentang konteks sosial-ekonomi di mana mereka bekerja dan hidup. Universitas harus menjadi pusat inovasi yang terhubung langsung dengan ekosistem industri dan kebutuhan masyarakat. Jika sebuah prodi tidak lagi mampu menjadi “mesin” yang menggerakkan pembangunan atau gagal memberikan dampak sosial berkelanjutan, keberadaannya perlu dievaluasi secara mendasar.
MEKANISME DAN KONSEKUENSI TRANSFORMASI
Transformasi ini menuntut perubahan paradigma di beberapa level. Pertama, Proyeksi Strategis Jangka Panjang. Kebijakan pendidikan dan kebutuhan prodi harus dirumuskan berdasarkan strategi pembangunan nasional dan keunggulan kompetitif daerah. Kita tidak bisa lagi membuka prodi hanya karena “sedang tren”, melainkan harus berbasis data proyeksi kebutuhan SDM 10 hingga 20 tahun ke depan.
Kedua, Kelincahan (Agility). Birokrasi pendidikan harus memberikan ruang bagi agility dalam pembukaan dan penutupan prodi. Proses perizinan jangan lagi hanya berfokus pada kelinieran ijazah dosen, melainkan pada kompetensi riil dan potensi dampak yang dihasilkan.
Ketiga, Revitalisasi dan Pembaruan Berkelanjutan. Dunia pendidikan harus menerima “kematian” sebuah prodi yang tidak relevan adalah bagian dari proses kehidupan akademik untuk memberi ruang bagi kehidupan baru yang lebih produktif. Hal ini menuntut pengajar terus melakukan update diri dan tidak terjebak dalam zona nyaman keilmuan masa lalu.
Keempat, Ekosistem Produktif. Pendidikan memerlukan ekosistem sebagai “ruang generatif bersama,” transformasi pendidikan tinggi memerlukan kolaborasi erat antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta. Tanpa relasi produktif ini, prodi hanya menjadi pabrik ijazah yang tercerabut dari realitas.
PENUTUP
Menutup prodi bukanlah langkah mundur, melainkan upaya konsolidasi energi bangsa. Kita tidak boleh membiarkan generasi muda menghabiskan waktu dan biaya mempelajari hal-hal yang tidak memberikan mereka alat untuk menjawab tantangan zaman.
Memastikan dampak sosial berkelanjutan dari setiap program studi adalah kunci menuju Indonesia Emas. Dengan meletakkan kembali universitas sebagai mesin pembangunan ekonomi dan sosial —sebagaimana visi Crawley— kita bukan hanya sedang memperbaiki sistem pendidikan, melainkan memperkuat fondasi keberlanjutan bangsa ini di masa depan.