REALISASI plafon Kredit Program Perumahan (KPP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencapai Rp6,16 triliun dengan total 9.236 debitur hingga 20 Oktober 2026. Pembiayaan tersebut didominasi sektor pasokan perumahan sebesar Rp4,02 triliun, sedangkan sisi permintaan mencapai Rp2,14 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, perluasan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari transformasi bisnis perseroan untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus membuka akses permodalan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan hunian.
“Transformasi ini kita jalankan dengan tetap mempertahankan mandat BTN dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional, sembari memperluas layanan ke berbagai produk dan kebutuhan finansial keluarga Indonesia,” kata Nixon dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk TRANSFORMASI BTN, Membangun Sinergi Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan, Kemarin.
Pembiayaan KPP dari sisi pasokan menyasar pengembang, kontraktor, pemasok, distributor, hingga toko bahan bangunan. Skema tersebut juga membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok sektor perumahan.
Sementara itu, kata dia, pembiayaan dari sisi permintaan diarahkan kepada calon debitur potensial, termasuk wiraswasta, merchant BTN, serta nasabah dengan riwayat kredit yang baik.
Untuk memperluas penyaluran pembiayaan, BTN telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 8.000 mitra pengembang. Jaringan tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan, mulai dari pembangunan hingga kepemilikan hunian.
Di sisi pembiayaan konsumer, total Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan BTN mencapai Rp552 triliun hingga September 2026. Pangsa pasar perseroan dalam pembiayaan perumahan tercatat sebesar 39% pada Juni 2026, sedangkan pangsa pasar KPR subsidi mencapai 69% pada September 2026.
BTN juga memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal.
Sepanjang Januari hingga September 2026, penyaluran program perumahan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga mencapai 35.808 unit. Program tersebut menyasar guru, tenaga kesehatan, awak media, buruh, pegawai BKKBN, anggota Polri, hingga masyarakat di Provinsi Maluku.
“Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah secara inklusif, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap,” ujar Nixon.
Di tengah perluasan pembiayaan, BTN mencatat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) konsolidasian sebesar 3,0% pada Juni 2026. Perseroan memperkuat proses perkreditan dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas aset seiring pertumbuhan bisnis. (Z-10)