ANGGOTA parlemen Malaysia mendesak pemerintah menjelaskan dasar pelarangan aplikasi navigasi Waze bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk perbedaan risiko keamanan data aplikasi tersebut dengan layanan lain seperti Google Maps, WhatsApp, dan Instagram.
Desakan itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja 2027 pada tahap kebijakan di Dewan Rakyat, Rabu (21/10). Sejumlah anggota parlemen mempertanyakan transparansi pemerintah dalam menilai risiko kebocoran data lokasi dan menentukan aplikasi yang dianggap berbahaya.
Chow Yu Hui, anggota parlemen dari Pakatan Harapan untuk daerah pemilihan Raub, mengatakan pemerintah perlu menjelaskan alasan pelarangan Waze, terutama karena aplikasi tersebut dikhawatirkan dapat mengekspos data lokasi kepada Israel.
Ia juga mempertanyakan perbedaan risiko antara Waze dan Google Maps yang sama-sama berada di bawah perusahaan induk Google sejak 2013.
“Amerika Serikat juga pernah terseret dalam pengungkapan praktik pengawasan terhadap pemimpin negara lain, termasuk mantan Kanselir Jerman Angela Merkel. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat mendukung Israel,” kata Chow.
“Jika Waze dilarang dengan alasan perusahaannya berbasis di Israel, padahal Waze telah dimiliki Google sejak 2013, apa perbedaan risiko keamanan data antara Waze dan Google Maps yang dimiliki perusahaan induk yang sama?” ujarnya.
Dr Kelvin Yii Lee Wuen, anggota parlemen dari Pakatan Harapan untuk Bandar Kuching, menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia meminta pemerintah menjelaskan apakah aplikasi lain yang digunakan masyarakat juga menghadapi risiko keamanan serupa.
“Disebutkan bahwa basis data Waze berada di Israel, tetapi banyak aplikasi yang kita gunakan juga dikendalikan perusahaan atau individu Yahudi,” kata Kelvin.
“Apakah aplikasi-aplikasi tersebut juga menghadapi risiko keamanan yang sama? Saya tidak menyangkal kemungkinan adanya masalah keamanan, tetapi penjelasan terperinci perlu diberikan. Banyak orang kini mempertanyakan alasan keputusan ini dan apakah mereka sendiri turut menghadapi risiko tersebut,” ujarnya.
Pemerintah Berdalih Lindungi Data
Sebelumnya, pemerintah Malaysia memutuskan melarang seluruh ASN menggunakan aplikasi navigasi Waze. Kebijakan itu disebut bertujuan melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan status Waze Mobile Ltd sebagai pengendali data pengguna yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Israel.
Namun, dalam perdebatan di parlemen, anggota parlemen meminta pemerintah menjelaskan dasar teknis penilaian risiko tersebut, termasuk bagaimana data lokasi dikelola dan mengapa kebijakan itu diterapkan terhadap Waze.
Sidang Dewan Rakyat dijadwalkan berlanjut pada Kamis (22/10). (The Star/B-3)