MENDEKATI akhir tahun, Kementerian Keuangan masih mencari ruang efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, termasuk melalui perbaikan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya ambil contoh MBG. Makan Bergizi Gratis kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru, sehingga dengan manajemen yang baru, polanya pengelolaan yang baru, kemudian efisiensinya terbentuk,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
Suahasil mengatakan penelaahan anggaran terus dilakukan menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Kementerian Keuangan mengevaluasi kebutuhan belanja untuk memastikan target program dapat dicapai tanpa mengeluarkan anggaran lebih besar dari yang diperlukan.
Menurut dia, efisiensi tidak selalu berarti pemotongan anggaran. Pemerintah, kata dia, ingin memperbaiki pelaksanaan program agar hasil yang ditargetkan tetap tercapai dengan penggunaan dana yang lebih efektif.
“Jadi untuk menyelesaikan akhir tahun 2026, yang namanya mencari efisiensi di anggaran itu adalah pekerjaan yang kontinu. Jadi anggarannya sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan anggarannya kita selalu mencari ruang untuk membuat apakah memang perlu anggaran sedemikian besar,” ujarnya.
Meski evaluasi berlangsung, Suahasil memastikan seluruh program prioritas pemerintah tetap dijalankan. Belanja APBN pada kuartal IV 2026 diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun, lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.
Ia mengatakan belanja tersebut diharapkan menopang aktivitas ekonomi pada akhir tahun, termasuk melalui penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial. Bantuan pangan untuk kuartal IV juga mulai disalurkan guna membantu masyarakat sekaligus mendorong konsumsi.
Suahasil menilai belanja pemerintah yang lebih tinggi dapat memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara belanja untuk menggerakkan perekonomian, perlindungan masyarakat, dan disiplin penggunaan anggaran.
“Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi, berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif. Ini yang kita cari, sehingga yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat dan dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga dia kredibel,” katanya. (H-4)