MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa reformasi PBB menjadi kebutuhan mendesak agar organisasi tersebut tetap relevan menghadapi tantangan global, sekaligus memperkuat peran negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan dunia.
Di hadapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Menlu Tata menilai PBB perlu segera melakukan reformasi agar tetap relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan abad ke-21.
Ia menekankan bahwa pembaruan organisasi tersebut bukan lagi sekadar harapan, melainkan kebutuhan yang mendesak.
“Reformasi bukan lagi sekadar sesuatu yang diharapkan. Reformasi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia telah menyuarakan hal ini sejak lama,” kata Menlu Tata di Jakarta, Senin (19/10), dalam forum Foreign Policy Circle Talks.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip-prinsip Piagam PBB harus tetap menjadi fondasi hubungan internasional. Namun, lembaga yang dibangun berdasarkan prinsip tersebut perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar dapat memberikan manfaat nyata bagi negara-negara anggotanya.
“Reformasi bukanlah upaya untuk menciptakan kembali sesuatu yang sudah ada, dan bukan pula perubahan demi perubahan itu sendiri. Reformasi bertujuan mewujudkan PBB yang mampu memberikan hasil nyata, melayani, dan memahami tujuan keberadaannya,” sebutnya.
Dalam upaya pembaruan tersebut, Indonesia mendorong agar negara-negara berkembang, terutama kelompok Global South atau negara-negara Selatan Global, memperoleh ruang dan suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan internasional.
Menurut Menlu Tata, reformasi PBB harus mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme kerja dan operasional, pengalokasian sumber daya, hingga kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan negara anggotanya.
“Reformasi bukanlah kemewahan. Reformasi merupakan harga yang harus dibayar agar PBB tetap relevan,” lanjutnya.
Menlu Tata menambahkan bahwa Indonesia akan terus mempertahankan komitmennya terhadap PBB sesuai amanat konstitusi, yakni ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Komitmen tersebut, lanjutnya, juga tercermin dalam konsistensi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan hak rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri. Ia menilai pengalaman sejarah Indonesia menjadi pengingat pentingnya menjaga kedaulatan, kesetaraan, dan solidaritas antarbangsa.
“Dukungan kita terhadap kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina tidak pernah goyah. Sejarah kita sendiri mengajarkan pentingnya kedaulatan, kesetaraan, dan solidaritas,” pungkasnya. (H-2)