ANCAMAN terhadap pemulihan ekonomi global kini membayangi akibat berlanjutnya serangan terhadap fasilitas infrastruktur energi di Arab Saudi dan kawasan Teluk. Kekhawatiran mendalam itu dilontarkan oleh Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.
Meski situasi peperangan kelak mereda, kerentanan sektor energi di kawasan Teluk dinilai bakal memperlambat proses normalisasi ekonomi secara mendasar. Aurangzeb menekankan bahwa kepastian keamanan pasokan energi menjadi faktor krusial yang menentukan seberapa cepat perekonomian dunia bisa pulih.
“Jika infrastruktur terus diserang, kembalinya kondisi normal akan membutuhkan waktu lebih lama, bahkan jika situasi mulai mereda,” kata Aurangzeb dikutip dari AFP.
Sejauh ini Islamabad sebenarnya dinilai cukup tangguh meredam efek kejutan dari lonjakan harga energi dunia pasca-meletusnya konflik di kawasan tersebut sejak Februari lalu.
Berbagai langkah antisipasi dan efisiensi telah diterapkan demi mengamankan pasokan domestik, termasuk memprioritaskan perencanaan kebutuhan energi menyongsong musim dingin serta menghindari pasar spot gas alam cair (LNG) yang tergolong mahal.
“Dampak langsungnya sejauh ini berhasil ditangani dengan baik oleh Pakistan,” tutur Aurangzeb.
Konflik kawasan yang melibatkan serangan balasan hingga menyasar sekutu AS di Teluk, termasuk gempuran kelompok Houthi Yaman ke infrastruktur energi dan bandara di Arab Saudi, memang memicu guncangan pada rantai pasok minyak dan gas global.
Kondisi itu memaksa negara-negara berkembang seperti Pakistan memutar otak agar tidak terperosok ke dalam krisis yang lebih dalam. Di tengah tekanan eksternal yang serbatidak pasti, Pakistan memilih fokus memperkuat fondasi internal lewat konsolidasi fiskal dan pembenahan sistem perpajakan.
Langkah strategis itu menjadi bagian terintegrasi dari komitmen negara tersebut dalam menuntaskan program bantuan senilai US$7 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Pengetatan administrasi perpajakan hingga penindakan tegas atas praktik penyelewengan pajak terus digencarkan meski disadari memicu resistensi dari kelompok tertentu. Aurangzeb menegaskan dedikasi pemerintahannya dalam menjaga transparansi tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.
“Setiap reformasi yang dilakukan untuk mengubah status quo pasti menghadapi penolakan,” ujarnya.
Sikap tegas pemerintah juga ditunjukkan saat menjawab isu alokasi anggaran negara yang dinilai rentan disalahgunakan. Aurangzeb memastikan tidak ada aliran dana publik yang dialirkan untuk menopang unit bisnis komersial milik militer.
“Saya dapat memastikan bahwa kami tidak memberikan dana dari kas negara,” kata Aurangzeb. (Ndf/P-3)