SETELAH bertahun-tahun didera protes pro-demokrasi yang terkadang disertai kekerasan dan karantina ketat akibat pandemi covid-19, banyak pihak sempat meragukan masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan dunia. Namun, empat tahun berlalu, kota yang dijuluki Fragrant Harbor ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang signifikan.
Berdasarkan data terbaru dari Boston Consulting Group, Hong Kong untuk pertama kali berhasil melampaui Swiss sebagai pusat global utama untuk aset keuangan luar negeri (offshore) dengan total nilai mencapai US$2,9 triliun (sekitar Rp45.500 triliun). Jumlah penawaran umum perdana (IPO) mulai meningkat, dan eksodus perusahaan multinasional dilaporkan telah mereda.
Dilema Antara Peluang dan Risiko Geopolitik
Meskipun ekonomi menunjukkan pemulihan, iklim politik Hong Kong berubah drastis sejak Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional pada tahun 2020. Saat ini, Tiongkok menjadi daya tarik terbesar sekaligus risiko terbesar bagi Hong Kong.
Kedekatannya dengan daratan utama memberikan akses tak tertandingi ke modal Tiongkok. Namun statusnya sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok membuatnya rentan terhadap tekanan geopolitik.
Ekonom Stephen Roach, peneliti senior di Paul Tsai China Center, Yale Law School, menyatakan kekhawatirannya. “Banyak kebebasan–baik itu pers, penjualan buku, maupun bentuk perbedaan pendapat lain–dipadamkan secara efektif,” ujarnya. Roach meragukan apakah Hong Kong akan memiliki semangat ekonomi yang cukup untuk berkembang secara mandiri di bawah kendali ketat Beijing.
Transformasi Menuju Ekonomi Terencana
Pengaruh Beijing semakin nyata dengan dirilisnya rencana lima tahun pertama untuk wilayah tersebut, ciri khas tata kelola Partai Komunis Tiongkok. Rencana ini mencakup pengembangan Northern Metropolis, pusat teknologi tinggi di area yang berbatasan dengan Shenzhen. Langkah ini memicu kritik dari para pendukung pasar bebas yang melihat Hong Kong mulai bergeser dari ekonomi pasar murni menjadi ekonomi terencana.
Di sisi lain, komunitas bisnis lokal tetap optimis. Survei terbaru dari Kamar Dagang Amerika di Hong Kong menunjukkan bahwa 92 persen bisnis global tidak berencana pindah dalam tiga tahun ke depan. Otoritas setempat bahkan mempertimbangkan pemotongan pajak besar-besaran untuk menarik manajer aset asing agar beralih dari pesaing regional seperti Singapura.
Dominasi Perusahaan Tiongkok di Pasar Modal
Kebangkitan sektor keuangan Hong Kong sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan dari daratan Tiongkok. Hingga 12 Oktober tahun ini, tercatat 117 perusahaan menyelesaikan penjualan saham perdana mereka di Hong Kong. Namun, hampir seluruh perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok daratan.
Ketergantungan ini membawa konsekuensi finansial. Bank investasi melaporkan penurunan pendapatan biaya (fee) karena perusahaan Tiongkok biasanya membayar lebih rendah dibandingkan perusahaan global. Pada tahun lalu, bank investasi hanya meraup US$579 juta dari pencatatan saham di Hong Kong, turun drastis dari US$932 juta pada tahun 2020.
- Pelabuhan: Volume peti kemas turun hampir 40% dibandingkan tahun 2017 karena persaingan dari Yantian dan Guangzhou.
- Pariwisata: Okupansi hotel baru pulih ke level pra-pandemi setelah empat tahun, dengan pergeseran demografi ke wisatawan Asia.
- Pasar Saham: Indeks Hang Seng melonjak 50% sejak awal 2024, meski masih di bawah puncak tahun 2021.
Dua Wajah Kebebasan
Realitas Hong Kong saat ini seringkali terlihat kontradiktif. Di satu sisi, Fraser Institute baru-baru ini menobatkan Hong Kong sebagai kota dengan ekonomi paling bebas di dunia. Di sisi lain, tindakan keras terhadap aktivis politik terus berlanjut, termasuk hukuman penjara bagi penyelenggara peringatan Tiananmen Square.
Bagi Beijing, Hong Kong tetap menjadi gerbang penting untuk eksperimen skema pengembangan keuangan dan internasionalisasi mata uang Yuan. Namun bagi para kritikus, kota yang dulunya merupakan persimpangan multietnis yang dinamis kini semakin menyerupai kota-kota di daratan Tiongkok di bawah otoritarianisme Beijing. (The Washington Post/I-2)