PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menegaskan di hadapan para pemimpin dunia di PBB pekan ini bahwa Teheran tidak akan menghentikan program nuklirnya, tetapi juga tidak berniat membangun senjata nuklir. Pernyataan ini mengulangi sikap resmi Iran selama bertahun-tahun. Namun, di dalam negeri, perdebatan publik mengenai apakah Teheran harus segera memiliki bom atom justru semakin menguat.
Diskusi yang sebelumnya hanya terjadi di balik pintu tertutup kini mulai muncul ke permukaan. Para pejabat dan anggota parlemen Iran secara terbuka mempertanyakan apakah Iran harus keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi (NPT)–komitmen internasional untuk penggunaan energi nuklir secara damai–dan apakah risiko membangun bom sebanding dengan manfaat pertahanannya.
Normalisasi Ide Radikal
Pekan ini, seorang anggota parlemen Iran memperkenalkan rancangan undang-undang jalur cepat yang mendesak Iran untuk menarik diri dari NPT. Langkah ini sebelumnya hanya pernah dilakukan oleh Korea Utara sebelum mereka berhasil membangun senjata nuklir. Pada Agustus lalu, Mohsen Rezaie, kepala Dewan Keamanan Nasional yang berpengaruh, menyatakan bahwa jika kepatuhan terhadap NPT tidak mampu mencegah serangan terhadap negara, mengejar bom atom menjadi pilihan yang logis.
Alex Vatanka, peneliti senior di Middle East Institute, menilai fenomena ini sebagai normalisasi ide-ide yang dulunya dianggap marjinal. “Apa yang baru bukanlah gerakan luas untuk meninggalkan program nuklir, melainkan normalisasi ide meninggalkan NPT, mengabaikan pembatasan nuklir, dan mendiskusikan persenjataan secara terbuka sebagai bentuk pencegahan (deterrence),” ujarnya.
Dilema Doktrin Nuklir
Perubahan wacana ini dipicu oleh serangkaian serangan yang melemahkan garis pertahanan pertama Iran. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel secara sistematis memukul kelompok-kelompok regional yang didukung Teheran. Selain itu, serangan AS dan Israel pada tahun lalu serta Juni 2025 dilaporkan merusak sebagian besar infrastruktur nuklir Iran.
Secara formal, kebijakan nuklir Iran masih dipandu oleh fatwa Ayatollah Ali Khamenei (tewas pada Februari lalu) yang melarang senjata pemusnah massal. Namun, data intelijen menunjukkan Iran memiliki kemampuan teknis dan material yang cukup. Iran dilaporkan memproduksi material yang diperkaya hingga 60%, jumlah yang cukup untuk bahan bakar sekitar 11 senjata nuklir.
Konteks Strategis: Para kritikus di Teheran berpendapat bahwa kebijakan ambang batas nuklir saat ini adalah yang terburuk. Alih-alih mencegah musuh, kebijakan ini justru mendorong AS dan Israel untuk melakukan serangan preventif guna menutup jalur Iran menuju bom atom.
Hambatan Teknis dan Risiko Militer
Meski keinginan politik untuk memiliki senjata nuklir meningkat, hambatan nyata tetap besar. Penghancuran situs pengayaan, pembunuhan ilmuwan nuklir, dan pengeboman pabrik sentrifugasi selama 16 bulan terakhir merupakan kemunduran besar bagi program Teheran.
Selain itu, para ahli nuklir menekankan bahwa membangun arsenal nuklir yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar material. Iran memerlukan:
- Struktur komando dan kendali yang mampu membuat keputusan nuklir cepat.
- Pencegahan konvensional untuk melindungi fasilitas nuklir dari serangan balasan.
- Pengembangan hulu ledak yang dapat dikirim melalui rudal, yang saat ini belum dimiliki Iran.
Raz Zimmt, direktur program Iran di Institut Studi Keamanan Nasional Israel, meragukan Iran akan melakukan langkah drastis dalam waktu dekat. Menurutnya, Iran lebih mungkin fokus pada pengembangan kapabilitas arsenal nuklir untuk masa depan daripada melakukan breakout nuklir saat ini.
Untuk saat ini, Teheran masih berada di persimpangan jalan: apakah akan membatasi program nuklirnya demi keringanan sanksi ekonomi–seperti tawaran pembekuan pengayaan 10 tahun yang sempat muncul dalam pembicaraan dengan Washington–atau terus maju menuju status negara bersenjata nuklir dengan segala risiko militernya. (The Wall Street Journal/I-2)