PERDANA Menteri Jepang Sanae Takaichi mengajak Korea Utara membuka kembali jalan menuju normalisasi hubungan kedua negara. Seruan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9).
Takaichi mengatakan Jepang terbuka untuk melakukan dialog dengan Pyongyang. Menurutnya, pembicaraan tersebut dapat menjadi langkah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
“Demi masa depan Jepang maupun Korea Utara, saya siap untuk melakukan dialog dan mengambil langkah nyata guna membangun hubungan yang saling menguntungkan sesuai dengan Deklarasi Pyongyang antara Jepang dan DPRK,” kata Takaichi.
Deklarasi Pyongyang merupakan kesepakatan yang ditandatangani pada 2002 oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Junichiro Koizumi, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan normalisasi hubungan Jepang dan Korea Utara, termasuk komitmen untuk membangun kerja sama ekonomi setelah hubungan diplomatik kedua negara dinormalisasi.
Namun, ajakan dialog itu disampaikan ketika Jepang menghadapi kekhawatiran atas perkembangan kemampuan militer Korea Utara. Pyongyang terus mengembangkan program rudal balistik dan melakukan sejumlah uji coba yang menjadi perhatian Jepang maupun Korea Selatan.
Dalam pidatonya, Takaichi secara tegas menyebut program nuklir dan rudal Korea Utara sebagai ancaman serius terhadap keamanan Jepang sekaligus perdamaian dan stabilitas internasional.
Ia juga menyoroti semakin eratnya kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara. Selain itu, Takaichi menyinggung aktivitas siber yang menurut pemerintah Jepang telah menimbulkan kerugian.
Persoalan lain yang kembali diangkat Takaichi adalah kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara yang telah berlangsung selama puluhan tahun. “Para korban penculikan masih kehilangan kebebasan mereka, dan keluarga mereka terus menderita. Hal ini menjadi perhatian serius tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi masyarakat internasional. Mengingat usia para korban penculikan dan keluarga mereka yang semakin lanjut, masalah penculikan ini harus segera diselesaikan,” terangnya.
Jepang dan Korea Utara hingga kini belum memiliki hubungan diplomatik. Kedua negara sempat meningkatkan komunikasi untuk membahas normalisasi pada awal 2000-an, tetapi proses tersebut kemudian kembali terhambat, terutama akibat sengketa mengenai kasus penculikan.
Pada 2002, pemerintah Korea Utara mengakui telah menculik sejumlah warga Jepang. Lima warga Jepang yang dinyatakan masih hidup kemudian dipulangkan ke Jepang.
Sementara itu, Pyongyang menyatakan warga Jepang lainnya yang diculik telah meninggal. Namun, penjelasan mengenai nasib mereka masih menjadi persoalan yang diperdebatkan oleh kedua negara karena Jepang mempertanyakan bukti dan informasi yang diberikan Korea Utara. (CNN/Fer/P-3)