PEMERINTAH Iran memperketat pengawasan di jalur perairan strategis dengan menerbitkan aturan baru yang menyasar kapal-kapal pelanggar ketentuan pelayaran. Setiap kapal yang terbukti melanggar aturan saat melintasi Selat Hormuz akan ditahan hingga pemiliknya melunasi denda sebesar 20 persen dari total nilai muatan.
Kebijakan tegas ini disampaikan oleh Juru Bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Hassan Ghashghavi, pada Selasa (23/9). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan kedaulatan dan keamanan di salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia tersebut.
Poin Utama Kebijakan Baru Selat Hormuz
Berdasarkan draf regulasi yang tengah dimatangkan, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi fokus otoritas Iran dalam mengatur lalu lintas di Selat Hormuz:
- Sanksi Denda 20 Persen: Kapal yang melanggar aturan wajib membayar denda administratif senilai 20 persen dari total nilai kargo yang diangkut.
- Penahanan Kapal: Operasional kapal akan ditangguhkan dan armada akan ditahan sementara waktu oleh otoritas setempat sampai seluruh pembayaran denda diselesaikan.
- Pengawasan Diperketat: Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) melaporkan telah mencatat sedikitnya 77 kapal yang masuk dalam daftar potensi pembatasan pergerakan di kawasan tersebut per pertengahan September 2026.
- Laporan Berkala: Parlemen mendorong Kementerian Pertahanan atau Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran untuk menyerahkan laporan implementasi undang-undang ini secara rutin setiap tiga bulan sekali.
Pernyataan Resmi Parlemen Iran
Hassan Ghashghavi menegaskan bahwa aturan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang serius terhadap setiap aktivitas pelayaran yang dianggap menyalahi prosedur di wilayah perairan Iran.
“Berdasarkan ketentuan yang disetujui komite untuk rancangan undang-undang baru tentang Selat Hormuz, kapal yang melakukan pelanggaran saat melintasi selat tersebut akan dikenai denda sebesar 20 persen dari nilai muatannya, serta penahanan sementara kapal hingga denda tersebut dibayarkan,” ujar Ghashghavi sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Fars.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan RIA Novosti pada bulan yang sama, Ghashghavi menyebutkan bahwa draf regulasi tersebut masih terus dimatangkan melalui proses pembahasan intensif di komite terkait parlemen Iran sebelum diimplementasikan secara penuh. (Ant/E-4)