MANTAN Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyinggung rekam jejaknya selama 33 tahun mengabdi sebagai jaksa. Pernyataan tersebut disampaikan Febrie saat proses pelimpahan tahap II perkara dugaan TPPU di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Jumat (18/9).
Febrie mengaku membantah seluruh tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengeklaim tak pernah sekalipun tersangkut masalah disiplin maupun pemeriksaan di bidang Pengawasan Kejaksaan sepanjang kariernya.
“Selama jadi jaksa 33 tahun, saya tidak pernah dijatuhi hukuman di Pengawasan. Diperiksa, belum pernah. Dilaporkan, belum pernah. Nah sekarang, disangkakan pemerasan,” ujar Febrie di Jakarta.
Febrie meminta publik mencermati kejanggalan di balik penanganan kasus yang menjerat dirinya. Ia berharap majelis hakim di pengadilan dapat melihat fakta hukum secara jernih untuk mengungkap latar belakang munculnya perkara tersebut.
Ia menduga penetapan dirinya sebagai tersangka tak lepas dari posisinya yang mengungkap kasus skandal korupsi, termasuk perannya selaku Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Banyak prestasi yang sudah disampaikan oleh kita di Gedung Bundar. Perubahan Gedung Bundar begitu besar ketika kita pegang, apalagi Ketua Satgas PKH, Rp300 triliun setahun kita kembalikan. Semua perkara besar kita ambil, tapi akhirnya justru kita yang ‘digergaji’,” tegasnya.
Meski kini harus berhadapan dengan proses hukum, Febrie mengingatkan pihak-pihak tertentu bahwa seluruh rekam data penanganan kasus besar di Pidsus Kejagung masih tersimpan rapi dan akan terus dilanjutkan oleh para juniornya.
“Jangan lupa, database di Gedung Bundar itu akan menjadi data abadi. Kita semua tahu siapa yang terlibat di perkara-perkara besar. Dan saya yakin junior saya yang selama ini telah kita didik pasti akan punya keberanian untuk bangsa dan rakyatnya,” pungkas Febrie. (E-4)