DUA tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai membawa dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja di Jawa Tengah (Jateng). Keberhasilan ini didorong oleh optimalisasi industri padat karya dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dampak positif tersebut menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang diselenggarakan oleh Karya Milenial Serasi di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/10/2026).
Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono memaparkan bahwa ekonomi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,80 persen pada semester I 2026. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,45 persen.
“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” ujar Yusuf dalam diskusi tersebut.
Ekosistem MBG dan Penyerapan Tenaga Kerja
Yusuf menyoroti bahwa penguatan ekonomi makro di daerah tidak hanya ditopang oleh proyek hilirisasi industri BUMN, tetapi juga didorong oleh ekosistem rantai pasok program MBG. Program ini melibatkan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke pelosok daerah.
Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah per Maret 2026, tercatat sebanyak 3.826 SPPG telah beroperasi. Kehadiran unit-unit ini memfasilitasi penyerapan sekitar 164.000 tenaga kerja lokal serta menyerap hasil panen petani setempat secara langsung.
“Di Kabupaten Semarang saja terdapat kurang lebih 28 SPPG, di mana setiap unit mempekerjakan sekitar 35 hingga 50 orang. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” terangnya.
Kenaikan UMP dan Kesejahteraan Petani
Pada kesempatan yang sama, aktivis pemuda pro-buruh, Muhammad Raehan, menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja padat karya harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak upah layak dan perlindungan pekerja.
Ia memberikan apresiasi atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386, yang mengalami kenaikan 7,28 persen. Selain itu, kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen dinilai sangat membantu meringankan beban operasional petani.
“Kebijakan ini meringankan biaya produksi petani, yang di Jawa Tengah juga berperan sebagai pemasok bahan pangan untuk program MBG. Namun, tantangan pengangguran lulusan SMK yang masih di angka 7,74 persen tetap memerlukan penyesuaian keterampilan (link and match) sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini,” pungkas Raehan. (H-3)