PRESIDEN Prabowo Subianto menilai persatuan nasional semakin mendesak di tengah melemahnya tatanan internasional dan menguatnya politik berdasarkan kekuatan. Ia menegaskan perbedaan pandangan, kompetisi, hingga kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi tidak boleh merusak persatuan bangsa.
“Demokrasi kita menurut keyakinan saya, sekarang semakin urgen untuk kita memelihara national unity, persatuan nasional,” kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).
Prabowo mengatakan, dunia saat ini semakin sulit dipahami melalui tatanan internasional yang selama ini dikenal. Menurut dia, hubungan antarnegara semakin ditentukan oleh kekuatan, sehingga negara yang tidak mampu menjaga daya tahannya berisiko tersisih.
“Sekarang adalah politik berdasarkan kekuatan. Siapa yang kuat, dia akan survive, yang tidak kuat, kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, di mana-mana, yang tidak kuat akan punah,” ujarnya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Prabowo meyakini Indonesia perlu memperkuat politik persatuan nasional. Ia mengaitkan prinsip itu dengan gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang, menurutnya, sejak dahulu berupaya menjaga keutuhan bangsa meski gagasannya pernah mendapat cemoohan.
Prabowo menekankan bahwa persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan atau membatasi kritik. Kompetisi politik dan saling mengoreksi tetap dibutuhkan, tetapi seluruh proses tersebut harus berujung pada upaya menjaga kepentingan bersama.
“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi, sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” kata dia.
Ia juga mengajak masyarakat Indonesia mencermati dinamika politik di negara-negara Barat, termasuk Prancis dan Italia. Menurut Prabowo, perkembangan politik di negara-negara Eropa yang selama ini dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi dan pengajaran hak asasi manusia perlu menjadi bahan refleksi bagi Indonesia.
Pandangan tersebut turut menjadi dasar bagi Prabowo dalam membangun koalisi pemerintahan yang besar. Ia mengakui koalisi yang luas dapat memunculkan kritik, tetapi menegaskan tujuannya adalah menyatukan sebanyak mungkin kekuatan politik untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
“Karena itu, inilah akibat dari politik yang saya jalankan. Koalisi kita besar. Benar. Karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujarnya.
Prabowo mengatakan tidak ingin terus memperdebatkan dinamika politik masa lalu. Ia menyadari persaingan politik di Indonesia berlangsung ketat karena jumlah jabatan dan kursi kekuasaan terbatas, sementara kepentingan dan kekuatan politik yang bersaing sangat beragam.
Dalam pidato tersebut, ia juga menanggapi kritik mengenai ukuran kabinetnya yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien. Prabowo membandingkan kompleksitas pengelolaan Indonesia dengan negara-negara di Eropa untuk menjelaskan alasan perlunya melihat efisiensi pemerintahan berdasarkan skala dan karakteristik masing-masing negara.
Ia mengingatkan Indonesia memiliki penduduk hampir 300 juta jiwa dan wilayah yang luasnya, menurut perbandingannya, setara dengan Eropa. Sementara itu, Eropa terdiri atas sekitar 30 negara dengan pemerintahan dan perangkat kelembagaan masing-masing.
“Negara kita satu kabinet. Mana yang tidak efisien?” kata Prabowo.
Selain mendorong persatuan dalam politik, Prabowo berharap sistem pendidikan Indonesia ke depan tidak lagi terlalu terkotak-kotak berdasarkan bidang keilmuan. Ia menginginkan pendidikan yang lebih integral dan multidimensional, terutama pada jenjang perguruan tinggi.
Menurut dia, pendidikan perlu membekali masyarakat dengan kemampuan memahami keterkaitan berbagai persoalan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Cara pandang lintas bidang tersebut dinilai penting agar Indonesia mampu membaca perubahan global dan memperkuat daya tahannya sebagai sebuah negara. (Mir/P-3)