DEWAN Ekonomi Nasional (DEN) tengah menyusun sejumlah strategi fiskal guna memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil hingga akhir 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat tanpa mengganggu keberlanjutan anggaran negara.
Anggota DEN, Septian Hario Seto, mengungkapkan bahwa kajian mengenai kebijakan BBM tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10). DEN menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi saat ini merupakan langkah yang tepat.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini,” ujar Septian.
Dalam pembahasannya, DEN bersama Kementerian Keuangan dan Danantara merumuskan strategi agar harga BBM subsidi dapat dipertahankan hingga akhir tahun dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Selain fokus pada harga, pemerintah juga berencana membenahi mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan kepastian bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta kemampuan APBN dalam meredam gejolak harga energi global.
Di sisi lain, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti persoalan kelangkaan BBM yang kerap terjadi. Ia mengusulkan pembentukan ekosistem baru dalam sistem penyediaan dan penyaluran bahan bakar untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
“Tadi juga kita laporkan, kita lihat menyangkut masalah kelangkaan bahan bakar dan sebagainya, kita juga mengusulkan tadi mengenai ekosistem bagaimana untuk mengatasi hal ini tidak terjadi lagi ke depan,” kata Luhut.
Luhut menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan mekanisme ketersediaan stok, bukan sekadar pengaturan harga. Meski belum merinci teknis ekosistem yang dimaksud, DEN mendorong penajaman sasaran subsidi sebagai upaya jangka panjang untuk efektivitas belanja negara. (Ant/Z-10)