PEMERINTAH Prancis resmi memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah, termasuk pusat kota Paris, menyusul gelombang kerusuhan dan penjarahan yang melanda negara tersebut sepanjang akhir pekan. Langkah tegas ini diambil setelah otoritas keamanan mengakui sempat kehilangan kendali di beberapa titik konflik.
Kepolisian Paris mengumumkan bahwa jam malam berlaku mulai pukul 23.00 hingga 06.00 waktu setempat, khususnya di area Place de la République dan kawasan perbelanjaan Les Halles. Selain itu, larangan berkumpul tanpa izin juga diterapkan di berbagai titik pusat kota guna mencegah eskalasi massa.
Perluasan Wilayah Jam Malam
Kebijakan pembatasan pergerakan ini tidak hanya terbatas di ibu kota. Sejumlah kota besar di wilayah selatan seperti Marseille, Bordeaux, Nice, dan Lyon, serta Lille di wilayah utara, juga menerapkan jam malam parsial. Fokus utama pembatasan ini menyasar pergerakan kelompok muda dan kerumunan massa.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui adanya kegagalan dalam antisipasi awal. Meski sempat mengajukan pengunduran diri karena kritik tajam dari pihak oposisi, Presiden Emmanuel Macron menolak permintaan tersebut demi menjaga stabilitas komando penegakan hukum. Istana Élysée menekankan perlunya transparansi terkait kegagalan intelijen dalam memprediksi skala kerusuhan ini.
Dampak Kerusakan dan Korban
Kerusuhan yang awalnya dipicu oleh protes siswa terkait kondisi sekolah ini berkembang menjadi demonstrasi besar yang melibatkan serikat pekerja. Isu yang diangkat meluas hingga mencakup kenaikan harga bahan bakar, biaya hidup, dan penurunan kualitas layanan publik.
Berikut adalah data dampak kerusuhan berdasarkan laporan otoritas setempat:
| Kategori | Data Statistik |
|---|---|
| Jumlah Demonstran | Sekitar 550.000 orang |
| Jumlah Penangkapan | Lebih dari 2.500 orang |
| Petugas Polisi Terluka | Sekitar 1.000 personel |
| Bisnis Terdampak | Lebih dari 2.000 toko/usaha |
| Estimasi Kerugian Materiil | Ratusan juta Euro |
Respons Pemerintah dan Ancaman Hukum
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun undang-undang khusus untuk memastikan para pelaku perusakan bertanggung jawab secara finansial.
“Akan ada hukum yang memastikan mereka yang merusak properti harus membayar ganti rugi,” tegas Lecornu.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dana pengangguran parsial bagi pekerja yang terdampak penjarahan. Di sisi lain, tim investigasi yang terdiri dari 200 penyidik tengah menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi dalang kerusuhan.
Fenomena penjarahan ini bahkan merambah ke platform daring, saat barang-barang curian mulai muncul di situs jual beli seperti Vinted, yang kini telah memperketat pengawasannya.
Ketegangan Politik dan Peringatan Internasional
Situasi ini memicu ketegangan politik antara pemerintah dan partai sayap kiri La France Insoumise. Pemerintah menuduh kelompok tertentu sengaja menciptakan kekacauan menjelang pemilihan presiden, namun tuduhan ini dibantah keras oleh Jean-Luc Mélenchon yang menuntut bukti nyata atas klaim tersebut.
Melihat kondisi keamanan yang belum stabil, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jerman telah mengeluarkan peringatan perjalanan (travel alert) bagi warga negara mereka di Prancis agar menghindari area demonstrasi dan tetap waspada saat berada di kerumunan besar. (bbc/Z-1)