PIHAK berwenang Myanmar merilis foto-foto terbaru dari tokoh demokrasi sekaligus peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, pada Senin lalu. Kemunculan dalam bentuk dokumentasi publik ini merupakan yang pertama kalinya dalam kurun dua bulan terakhir, sekaligus menandai perubahan terminologi resmi dari rezim berkuasa yang kini mendeskripsikannya sebagai “tahanan perempuan spesial”.
Sebutan tersebut menjadi kali pertama digunakan otoritas Myanmar untuk mengategorikan Suu Kyi sejak ia digulingkan dalam kudeta militer pada 2021. Peristiwa kudeta itu sendiri memicu perang saudara berkepanjangan yang menurut data lembaga pemantau ACLED telah menelan lebih dari 100.000 korban jiwa.
Pemimpin kudeta sekaligus mantan kepala junta, Min Aung Hlaing, telah dilantik sebagai presiden sipil pada April lalu menyusul pemilu yang mengecualikan partai politik pengusung Suu Kyi. Tak lama setelah pelantikan tersebut, Suu Kyi dipindahkan ke status tahanan rumah.
Juru bicara kepresidenan Myanmar melalui akun Facebook resminya mengonfirmasi bahwa pejabat kementerian dalam negeri telah bertemu langsung dengan Suu Kyi untuk menyerahkan sebuah paket khusus. Paket kiriman tersebut berisi dua buku mengenai tanah, satu amplop bersegel, serta satu dokumen komunikasi diplomatik tertutup dari Monarki Inggris, Raja Charles III. Inggris sendiri diketahui merupakan mantan penguasa kolonial di Myanmar, sementara Raja Charles III dikenal memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu lingkungan serta berkebun.
Pernyataan resmi pemerintah tersebut disertai rilis dua foto yang memperlihatkan Suu Kyi sedang berhadapan dengan dua pria yang membelakangi kamera. Ruangan dalam foto itu memiliki kemiripan latar dengan lokasi saat Suu Kyi bertemu dengan perwakilan Palang Merah pada Agustus lalu, pertemuan publik pertamanya dengan pejabat asing sejak digulingkan. Tim pemeriksa fakta AFP telah menguji keabsahan kedua foto terbaru tersebut dan tidak menemukan indikasi manipulasi menggunakan perangkat AI Generatif Meta maupun OpenAI.
Hingga saat ini, Suu Kyi tetap berada dalam tahanan atas serangkaian dakwaan yang dinilai oleh kelompok hak asasi manusia sebagai tuduhan rekayasa demi mengembalikan kekuasaan penuh kepada militer.
“Saya telah sangat lunak terhadapnya,” ujar Min Aung Hlaing dalam wawancaranya bersama majalah Time yang dipublikasikan bulan lalu.
Menanggapi pertanyaan dari media AFP, Kementerian Luar Negeri di London tidak memberikan rincian apakah diplomat Inggris sempat mengupayakan penyerahan paket tersebut secara langsung atau mendapatkan penolakan dari pihak berwenang Myanmar. Pemerintah Inggris menegaskan kembali kecamannya atas apa yang mereka sebut sebagai “penahanan sewenang-wenang” terhadap Suu Kyi serta mendesak pembebasannya secara berlanjut tanpa syarat. (Z-2)