Penguatan ekonomi daerah, tata kelola hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda penting dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Rakernas Himni) 2026. Forum ini diarahkan untuk merumuskan langkah strategis mewujudkan Kepulauan Nias sebagai daerah yang sejahtera, mandiri, dan mampu bersaing dalam pembangunan nasional.
Rakernas yang digelar di Jakarta itu dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Himni Prof Yasonna H Laoly. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Himni Yaatulo Gulo yang juga Bupati Nias, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Wali Kota Gunungsitoli Sowaa Laoly, serta para pengurus dan peserta dari berbagai daerah. Untuk pertama kalinya, Rakernas Himni diselenggarakan secara hybrid, dengan peserta mengikuti kegiatan secara langsung dan daring.
Ketua Panitia Rakernas Himni 2026 Beesokhi Ndruru mengatakan pelaksanaan rapat kerja nasional sempat tertunda. Namun, semangat kebersamaan menjadi pendorong terselenggaranya forum tersebut.
Mengusung tema Tantangan Menuju Nias Pulau Impian, Rakernas tahun ini melanjutkan gagasan yang dirintis Himni sejak 2015 dan diluncurkan bersama Kementerian Pariwisata pada 2 Juni 2016.
Menurut Beesokhi, gagasan Nias Pulau Impian mencerminkan harapan agar masyarakat Kepulauan Nias dapat menikmati kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian. Potensi alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Ketua Umum Himni Yaatulo Gulo menegaskan perjuangan mendorong pembentukan Provinsi Kepulauan Nias masih menjadi salah satu agenda organisasi. Namun, realisasi pemekaran daerah berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk keputusan mengenai pembukaan moratorium pemekaran daerah.
Yaatulo juga menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan Kepulauan Nias melalui kolaborasi dengan para kepala daerah serta pengalokasian anggaran pembangunan bagi kawasan tersebut.
Selain membahas agenda organisasi, Rakernas menghadirkan diskusi mengenai sejumlah isu strategis. Yasonna H Laoly yang pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM periode 2014–2024, menyampaikan materi tentang penguatan tata kelola hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan Nias berdaya saing dan bermartabat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut memberikan pemaparan melalui rekaman video.
Diskusi panel juga membahas ekonomi hijau dan ekonomi biru, kepemimpinan berbasis karakter, serta kesadaran dan kepatuhan hukum. Materi tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Marinus Gea, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, dan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Rabani Halawa.
Pembahasan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi peluang pengembangan daerah dengan memanfaatkan potensi daratan dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Sementara itu, penguatan kepemimpinan dan kesadaran hukum dipandang penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan.
Rakernas Himni 2026 juga mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himni dan merumuskan pokok-pokok pikiran organisasi untuk periode berikutnya.
Salah satu keputusan penting forum tersebut adalah penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Himni pada 2027. Dalizatulo Lase ditetapkan sebagai ketua panitia Munas, sedangkan lokasi pelaksanaan masih akan ditentukan antara Jakarta dan Jawa Barat.
Hasil Rakernas diharapkan menjadi landasan bagi Himni dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan Kepulauan Nias, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas peran daerah dalam pembangunan nasional. (H-2)