PEMERINTAH Prancis memberikan wewenang kepada para wali kota untuk menerapkan jam malam parsial guna melindungi warga dan area komersial. Kebijakan ini diambil menyusul gelombang kerusuhan serta aksi penjarahan yang meluas di berbagai wilayah negara tersebut sepanjang akhir pekan.
Kota Marseille, sebagai kota terbesar kedua di Prancis, telah menetapkan larangan berkumpul bagi masyarakat umum mulai pukul 12.00 hingga 20.00.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengumumkan keputusan tersebut usai menggelar rapat krisis. Selain membuka opsi pemberlakuan status darurat nasional, Lecornu menegaskan pemerintah menyiapkan dana pemulihan bagi wilayah terdampak, di mana biayanya akan ditagihkan kepada para pelaku perusakan.
“Akan ada undang-undang yang diberlakukan untuk memastikan mereka yang telah merusak fasilitas harus membayar ganti rugi,” tegas Lecornu. Ia juga mengumumkan penyediaan dana bantuan pengangguran parsial bagi warga yang tidak dapat bekerja akibat dampak kerusuhan dan penjarahan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez sebelumnya mengakui kepolisian sempat “kehilangan kendali” di beberapa kota. Pihak berwenang mencatat lebih dari 2.500 orang telah ditangkap, sementara sekitar 1.000 personel polisi mengalami luka-luka. Nuñez sempat mengajukan pengunduran diri pada Minggu, namun ditolak oleh Presiden Emmanuel Macron demi menjaga kesinambungan komando penegakan hukum.
Gelombang unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh aksi mahasiswa pada bulan lalu yang menuntut perbaikan fasilitas sekolah. Namun, gerakan protes meluas hingga mencakup kekhawatiran atas lonjakan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, serta penurunan kualitas layanan publik. Sekitar 550.000 demonstran turun ke jalan sepanjang akhir pekan.
Aksi damai berubah menjadi ricuh ketika kelompok-kelompok perusuh berkaus hitam dan bertopeng membakar mobil, merusak bangunan, serta menjarah pertokoan di Paris, Marseille, hingga kota-kota kecil. Menurut laporan kantor berita AFP, polisi melepaskan gas air mata dan granat kejut di Paris setelah dilempari batu dan botol oleh massa. Aksi kekerasan ini juga mengakibatkan seorang demonstran kehilangan tangannya akibat ledakan granat pengendali massa milik polisi.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Prancis (CCI), Alain Di Crescenzo, mengungkapkan lebih dari 2.000 toko dan pelaku usaha terdampak langsung oleh kerusuhan ini, dengan perkiraan kerugian mencapai ratusan juta euro. Di kota Limoges, gedung balai kota bersejarah abad ke-19 hangus terbakar hingga menyebabkan menara jam dan atapnya runtuh.
Seorang warga lokal bernama Gerrard menyampaikan rasa dukanya atas kerusakan tersebut. “Ini mengerikan dan tidak dapat dipercaya,” ujarnya. “Kami sangat sedih dan saya pikir butuh waktu lama untuk mengembalikannya seperti semula.”
Saat ini, sekitar 200 penyidik tengah menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para dalang kerusuhan. Presiden Emmanuel Macron menegaskan pemerintah membedakan secara tegas antara “tuntutan sah” dari demonstran damai dengan aksi pihak-pihak “yang menghancurkan, merusak, dan menjarah.” (BBC/Z-2)