Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini menyusul temuan di lapangan mengenai banyaknya masyarakat yang kesulitan mengakses bantuan akibat ketidaksesuaian data penerima.
Slamet menilai evaluasi tersebut krusial untuk merespons tingkat ketidakpuasan publik menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026 mendatang.
“Kepercayaan publik harus dijawab dengan kerja nyata, menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat UMKM, dan memastikan bansos tepat sasaran,” ujar Slamet dalam diskusi daring menanggapi hasil survei nasional Parameter Politik Indonesia (PPI), Minggu (18/10).
Soroti Ketimpangan Data dan “Data Siluman”
Anggota Komisi III DPR RI ini mengungkapkan adanya anomali pendataan yang ia temukan di daerah pemilihan. Banyak warga yang secara riil membutuhkan bantuan justru tidak terdaftar karena data tingkat kesejahteraan atau desil mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Salah satu penyebabnya, menurut Slamet, adalah penyalahgunaan identitas warga oleh pihak lain. Ia mencontohkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga untuk pemasangan sambungan listrik daya rendah, transaksi judi daring, hingga pinjaman perbankan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kondisi tersebut membuat profil kesejahteraan warga terbaca lebih tinggi dalam sistem administratif. Misalnya, penggunaan listrik di bawah 450 volt ampere (VA) yang menjadi salah satu kriteria kelompok desil rendah menjadi tidak akurat jika identitas warga dicatut untuk keperluan lain.
“Ini harus menjadi evaluasi besar. Tim survei BPS di lapangan harus diperketat dan disesuaikan dengan bukti riil, bukan sekadar melihat data siluman,” tegas Slamet.
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Berdasarkan survei PPI, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 65,4%, sementara tingkat ketidakpuasan mencapai 32%. Slamet memandang angka ini sebagai titik balik yang positif namun tetap memerlukan perbaikan konkret pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia juga menyoroti perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan kelompok usia:
- Generasi Z: Tingkat kepuasan 60,6% (ketidakpuasan 32%).
- Milenial: Tingkat kepuasan 63,4%.
- Generasi X: Tingkat kepuasan mencapai 75%.
Slamet mengingatkan bahwa respons positif dari kalangan muda sangat penting mengingat Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi. Pemerintah diharapkan mampu memastikan program kerja pada periode 2026-2030 dapat menjawab kebutuhan kelompok usia produktif, terutama terkait ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Ia berharap pembenahan data administratif dan verifikasi lapangan yang lebih ketat menjadi prioritas pemerintah dalam evaluasi dua tahun masa jabatan ini agar program perlindungan sosial benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.