Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Senat Australia, Senator the Hon. Sue Lines, di Parliament House, Canberra, Australia. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat diplomasi parlemen, dialog antarlembaga legislatif, serta memperluas kemitraan strategis Indonesia–Australia di bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, kebudayaan, dan penguatan demokrasi.
Ibas menekankan pentingnya komunikasi intensif antarwakil rakyat kedua negara untuk memperkuat demokrasi.
“Bagi banyak masyarakat Indonesia, Australia bukan sekadar negara tetangga. Australia merupakan bagian dari pengalaman pribadi, pendidikan, persahabatan, dan berbagai pengalaman bersama yang telah mempererat hubungan kedua bangsa. Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ibas melalui keterangannya, Minggu (18/10/2026).
Untuk menerjemahkan diplomasi parlemen menjadi manfaat konkret bagi masyarakat kedua negara, Ibas menyampaikan lima pilar prioritas kerja sama bilateral, meliputi pertukaran parlemen dan kelembagaan demokrasi, optimalisasi ekonomi dan implementasi IA-CEPA, dialog keamanan bersama termasuk Treaty on Common Security, perluasan beasiswa pendidikan dan kesempatan pemuda, serta dialog konstitusional terkait keterwakilan daerah antara Senat Australia dengan MPR RI dan DPD RI.
Pada sektor ekonomi, ia menekankan pentingnya optimalisasi Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah berlaku sejak 2020 demi membuka ruang investasi yang lebih luas bagi pelaku usaha kedua negara. Sementara di bidang pendidikan dan kebudayaan, Ibas mendorong penambahan kuota beasiswa, pertukaran mahasiswa, hingga sinergi kebudayaan antara masyarakat adat Australia dan ragam seni nusantara.
Ibas menegaskan bahwa hubungan bilateral tidak boleh hanya berhenti pada level government-to-government (G-to-G), melainkan harus diperkuat dengan jalur parliament-to-parliament dan people-to-people. Menurutnya, diplomasi parlemen berfungsi sebagai jembatan kedua yang dapat menjaga kestabilan dan rasa saling percaya di tengah dinamika serta pergantian kepemimpinan politik di masing-masing negara.
“Ke depan, terdapat banyak peluang yang dapat kita kembangkan bersama. Melalui diplomasi parlemen yang kuat, kita dapat menerjemahkan prioritas bersama menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua bangsa,” pungkas Ibas.(H-2)