PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump resmi memblokir sejumlah sanksi terhadap Rusia hanya dua hari sebelum regulasi tersebut dijadwalkan berlaku. Keputusan ini memicu kecaman luas dari para pembuat undang-undang AS dan memperkeruh hubungan Washington dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Sanksi tersebut sebelumnya telah disahkan oleh Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang pada September. Namun, Trump menerbitkan perintah eksekutif pada Jumat malam yang menyatakan bahwa penangguhan sejumlah sanksi dilakukan demi kepentingan nasional AS.
Langkah Trump memberi kelonggaran bagi ekonomi Rusia. Undang-undang baru itu sebenarnya memberi wewenang luas kepada presiden untuk mengenakan tarif hingga 100% pada impor dari lima pembeli utama minyak dan gas Rusia, seperti Tiongkok dan India. Selain itu, undang-undang tersebut menargetkan pejabat tinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, serta lembaga keuangan dan armada kapal yang digunakan Moskow untuk menghindari embargo.
Namun, ketentuan-ketentuan tersebut kini dikesampingkan oleh Trump. Utusan Rusia Kirill Dmitriev menyambut keputusan itu melalui unggahan di platform X dan menyebutnya sebagai “momen penting dan sangat bersejarah”.
Keputusan ini memicu kritik tajam dari kalangan Demokrat maupun Republik di Kongres AS. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Don Beyer, menuding Trump telah menyerah kepada Moskow. “Penyerahan terbaru Trump kepada Putin sekali lagi mengkhianati mitra Ukraina kita dan menentang maksud jelas Kongres atas undang-undang yang dirancang untuk menghukum Rusia atas perang agresi ilegalnya,” tulis Beyer di X.
Senator dari Partai Republik, Ted Cruz, juga menilai penangguhan sanksi sebagai sebuah kesalahan. “Saya berharap presiden tidak melakukannya,” ujar Cruz kepada Fox News, sembari menambahkan bahwa “jalur saat ini, sayangnya, hanya… menguntungkan Putin dan itu bukan ide yang baik.”
Senator Thom Tillis menyebut langkah tersebut “sangat tidak bertanggung jawab”, sementara Anggota DPR Don Bacon menyatakan banyak pembuat undang-undang akan menolak mendanai agenda presiden karena menganggap Trump “menopang invasi seorang diktator dan mengorbankan sekutu.”
Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyayangkan keputusan AS yang dinilainya “mengabaikan sepenuhnya” sanksi tersebut. Zelensky menegaskan bahwa sanksi tersebut “seharusnya memaksakan tekanan yang benar-benar efektif terhadap Rusia untuk mengakhiri perang ini.”
Zelensky menyoroti serangan Rusia yang merusak 15 fasilitas energi Ukraina dan menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah. “Rusia mencoba menyebabkan pemadaman listrik di Ukraina, tepat sebelum musim dingin,” tutur Zelensky.
Ketegangan antara AS dan Ukraina telah meningkat sejak Washington membuat kesepakatan impor diesel dari Rusia untuk menekan harga energi domestik. Kebijakan ini diambil Trump di tengah kekhawatiran Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres dalam pemilu sela mendatang akibat keresahan pemilih terkait keterjangkauan harga kebutuhan.
Kekhawatiran Trump memihak Rusia kian menguat menyusul gangguan pada sistem satelit Starlink milik AS yang digunakan Ukraina. Kecepatan koneksi Starlink dilaporkan melambat secara mendadak sehingga mengganggu misi militer dan kemampuan Ukraina menghalau serangan udara.
Meski pejabat AS mengklaim gangguan tersebut disebabkan masalah teknis, Zelensky mengungkapkan bahwa pengujian Starlink di wilayah Uni Eropa menunjukkan sistem tetap beroperasi dalam kecepatan tinggi tanpa kendala.
Di tengah eskalasi politik ini, otoritas Ukraina mengonfirmasi sedikitnya sembilan orang tewas dan sekitar 60 lainnya luka-luka akibat gelombang serangan terbaru Rusia dalam 24 jam terakhir. (BBC/Z-2)