GELOMBANG unjuk rasa yang melanda berbagai wilayah Prancis pada Sabtu berubah menjadi kerusuhan dan aksi penjarahan massal. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengonfirmasi sebanyak 1.200 orang ditangkap di seluruh negeri dan 150 petugas polisi mengalami luka-luka.
“Ini adalah keajaiban bahwa jumlah korban tidak lebih tinggi,” ujar Lecornu saat mengunjungi jajaran kepolisian yang disiagakan di pusat kota Paris usai bentrokan dan aksi penjarahan terjadi sepanjang hari.
Aksi demonstrasi ini berawal dari solidaritas terhadap tuntutan para siswa sekolah menengah atas yang mengeluhkan krisis guru, bangunan sekolah yang rusak, serta dugaan kekerasan aparat. Namun, gerakan tersebut dengan cepat meluas setelah bergabungnya berbagai kelompok masyarakat yang diliputi kemarahan akibat tingginya biaya hidup dan melemahnya sistem kesejahteraan sosial.
Kerusuhan meletus di sejumlah wilayah utama. Di Marseille, massa demonstran mendobrak balai kota menggunakan barikade pengaman jalan dan sempat masuk ke dalam gedung sebelum akhirnya dikeluarkan oleh aparat kepolisian.
Sementara itu di Paris, aksi jalan kaki yang awalnya berlangsung damai di sekitar Place de la République berubah menjadi bentrokan hebat. Massa bermasker melempar kembang api serta batu jalanan, menjarah toko olahraga, memicu kebakaran pada truk dan tempat sampah, hingga merusak fasilitas perbankan.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, menegaskan sebagian besar pelaku yang ditangkap merupakan kelompok dewasa yang memanfaatkan situasi dan bukan bagian dari gerakan siswa.
Ia menyampaikan aksi resmi tersebut telah disusupi kelompok perusuh (casseurs). “Delinkuen oportunis yang melihat kesempatan untuk merampok dan menjarah… kami akan menemukan mereka dan menindaknya dengan tegas,” kata Nuñez.
Nuñez menambahkan bahwa pemerintah tidak berencana menetapkan status keadaan darurat, sembari menegaskan: “Saya sangat mengecam keras kekerasan yang telah kita lihat.”
Gerakan yang merebak pada Sabtu ini dipicu oleh seruan di media sosial untuk menghidupkan kembali gerakan gilets jaunes (rompi kuning) yang pernah muncul pada 2018. Awalnya, gelombang protes dimulai bulan lalu di sekolah-sekolah kawasan pinggiran utara Paris sebelum akhirnya berkembang menjadi gerakan nasional menuntut keadilan sosial, perlindungan layanan publik, peningkatan upah, dan penurunan harga kebutuhan pokok.
Seruan unjuk rasa ini turut mendapat dukungan dari CGT, salah satu serikat buruh terbesar di Prancis, serta sejumlah tokoh politik sayap kiri seperti Jean-Luc Mélenchon.
Menanggapi eskalasi situasi yang terjadi di akhir masa jabatannya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban.
“Ada hak konstitusional untuk memprotes dan mengekspresikan diri, dan saya selalu waspada serta memperhatikan agar hak tersebut dihormati sepenuhnya,” tutur Macron. “Namun hak ini datang bersamaan dengan kebutuhan untuk saling menghormati. Penghormatan terhadap sesama, penghormatan terhadap properti, dan oleh karena itu sebuah komitmen untuk tidak menghina atau merusak.”
Macron juga mengecam keras keberadaan oknum-oknum yang hadir “semata-mata untuk menimbulkan kerusakan dan menciptakan keresahan” sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima. (AFP/The Guardina/Z-2)