SITUASI kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Barat hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda surut. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat hingga Sabtu (17/10), tercatat sebanyak 519 kejadian karhutla yang tersebar di enam kabupaten dengan total luas lahan terdampak mencapai 878,48 hektare.
Kabupaten Majene menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian, sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam upaya pencegahan dan pengendalian. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Luyo, petugas gabungan masih terus berjibaku melakukan proses pemadaman api di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa pemantauan titik panas dan pembaruan data melalui Pusdalops menjadi instrumen krusial dalam percepatan penanganan bencana.
“Pemantauan dan pembaruan data merupakan bagian penting untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, serta percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak,” ujar Yasir Fattah.
Rincian Sebaran Karhutla di Sulawesi Barat
Berdasarkan rekapitulasi data Pusdalops BPBD Sulbar periode 1 Januari hingga 16 Oktober 2026, berikut adalah rincian dampak karhutla di enam kabupaten:
| Kabupaten | Jumlah Kejadian | Luas Lahan (Ha) |
|---|---|---|
| Polewali Mandar | 145 | 559,92 |
| Majene | 172 | 161,14 |
| Mamuju | 52 | 86,18 |
| Mamuju Tengah | 84 | 56,81 |
| Mamasa | 57 | 11,03 |
| Pasangkayu | 9 | 3,39 |
Selain kebakaran lahan, laporan tersebut juga mencatat adanya 88 kejadian kebakaran permukiman yang berdampak pada 165 unit bangunan. Adapun total luas kawasan hutan yang terdampak mencapai 441,12 hektare, dengan proses validasi data yang masih terus berjalan.
Penanganan Kekeringan dan Distribusi Air Bersih
Kondisi karhutla diperparah dengan dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui BPBD secara intensif melakukan pendistribusian air bersih, terutama di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga, tetap terpenuhi di tengah cuaca ekstrem.
Yasir Fattah menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari patroli titik panas hingga pemenuhan logistik warga. “Kami mendorong agar penanganan kebakaran di wilayah yang masih aktif dilakukan secara terkoordinasi, sementara distribusi air bersih harus terus diupayakan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan dapat terpenuhi,” pungkasnya. (H-2)