BADAN Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat pemetaan risiko operasional di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) wilayah Jawa untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan dan hambatan pelayanan karantina.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Regional Jawa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, Semarang, pada 9–13 Oktober 2026.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, pengelolaan risiko harus mengutamakan pencegahan, bukan hanya penyelesaian masalah setelah terjadi.
“Pengelolaan risiko diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan maupun hambatan operasional,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/10).
Pemetaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi masalah, menganalisis tingkat risiko, serta menyusun langkah mitigasi dan prioritas penanganan. Profil risiko mencakup pelaku usaha, jenis komoditas, negara atau daerah asal, tindakan karantina, serta aspek pengawasan dan pengendalian.
Karding menegaskan, pemetaan tersebut mendukung pengawasan berbasis risiko sehingga komoditas, pelaku usaha, dan jalur dengan tingkat risiko tinggi dapat memperoleh perhatian lebih besar.
Kepala Balai Karantina Jawa Tengah Mustaqim menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum menyamakan pemahaman antar-UPT agar pengendalian risiko diterapkan secara konsisten.
Melalui penguatan SPIP Terintegrasi, Barantin berharap tata kelola organisasi semakin transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan sumber daya hayati.(E-2)