CENGKERAMAN Perdana Menteri India, Narendra Modi, terhadap kekuasaan di negara demokrasi terbesar di dunia kini mulai melonggar. Gelombang protes besar-besaran yang dipelopori oleh kaum muda memadati kota-kota di seluruh penjuru negeri, menghadirkan tantangan paling serius bagi Modi sejak ia menjabat pada tahun 2014.
Situasi di ibu kota semakin genting setelah ribuan pasukan keamanan melakukan penguncian (lockdown) di pusat New Delhi. Pihak berwenang dilaporkan menahan demonstran ke dalam bus polisi dan memutus akses internet secara berkala.
Meski demikian, ribuan pengunjuk rasa bersama para pemimpin oposisi tetap turun ke jalan pada Senin (12/10) waktu setempat, menantang otoritas pemerintah. “Gerakan nasional dan kemarahan publik semacam ini mungkin belum pernah terlihat lagi sejak tahun 1975,” ujar Prashant Bhushan, seorang pengacara kepentingan publik yang berbasis di New Delhi.
Pemicu Protes: Penghapusan 130 Juta Pemilih
Pemicu langsung dari demonstrasi ini yaitu kebijakan baru pemerintah untuk merevisi daftar pemilih. Para pengunjuk rasa menuduh proses revisi tersebut menghapus lebih dari 130 juta nama pemilih dengan kriteria yang tidak jelas. Mereka menilai langkah ini sebagai kampanye pencabutan hak pilih secara selektif untuk memenangkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.
Sushant Singh, dosen di Universitas Yale dan mantan pejabat militer India, menyebutkan bahwa gerakan ini menarik dukungan dari mantan pendukung Modi sendiri. “Gerakan ini memotong batasan kelas, kasta, dan kelompok agama, karena hak pilih adalah sesuatu yang memengaruhi seluruh rakyat India,” kata Singh.
Demonstrasi ini dipelopori oleh kelompok yang menamakan diri mereka Cockroach Janta Party atau Partai Rakyat Kecoak. Nama ini muncul sebagai bentuk sindiran setelah Ketua Mahkamah Agung India menyebut kaum muda pengangguran di negara itu sebagai kecoak.
Kelompok ini mulai menunjukkan kekuatan politiknya pada Juli lalu setelah berhasil memaksa pengunduran diri Menteri Pendidikan akibat skandal kebocoran ujian negara. Pada aksi Senin (12/10), mereka bergabung dengan Kongres Nasional India, partai oposisi utama, untuk melumpuhkan jalan-jalan protokol di New Delhi.
Konteks Regional dan Ketidakpastian Politik
Fenomena ini mencerminkan tren di Asia Selatan, yaitu gerakan pemuda yang dipicu oleh kelesuan ekonomi dan korupsi menumbangkan rezim di Sri Lanka (2022), Bangladesh (2024), dan Nepal (2025). Di India, protes ini merefleksikan rasa putus asa akibat kurangnya peluang ekonomi dan lapangan kerja.
Para analis menilai meski protes ini kecil kemungkinan akan langsung menggulingkan pemerintah, Modi berisiko mengalami pengurangan kekuatan politik yang signifikan atau bahkan menghadapi kudeta internal partai sebelum pemilu nasional 2029.
- Pencopotan Gyanesh Kumar, Kepala Komisi Pemilihan Umum India.
- Pembatalan seluruh perubahan pada daftar pemilih.
- Pemulihan hak pilih bagi 130 juta warga yang dihapus dari daftar.
Hingga saat ini, PM Modi belum memberikan komentar publik terkait protes tersebut. Namun, para aktivis hak sipil memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan ini dengan dialog, rezim mungkin akan beralih ke tindakan represif yang lebih keras untuk bertahan hidup. (The Washington Post/I-2)