INTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menilai pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar harus menjadi momentum untuk membenahi persoalan mendasar dalam bisnis dan tata kelola ketenagalistrikan nasional.
Oleh karena itu, IESR merekomendasikan tiga agenda prioritas bagi kepemimpinan baru PLN dan pemerintah.
Pertama, memulihkan keandalan dan memperbaiki efisiensi operasi. CEO IESR Fabby Tumiwa memandang PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko dan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem.
“Ukuran keberhasilan harus bergeser dari kapasitas terpasang dan besarnya investasi menjadi kualitas pasokan, efisiensi biaya pelayanan, dan kepuasan pelanggan,” ujar Fabby dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/10).
Kedua, mereformasi model bisnis dan tata kelola keuangan PLN. Pemerintah dinilai perlu memperkenalkan regulasi pendapatan dan tarif berbasis kinerja, memperjelas pemisahan biaya komersial dengan kewajiban pelayanan publik, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi secara transparan dan tepat waktu.
“Reformasi ini diperlukan agar PLN memiliki insentif meningkatkan efisiensi sekaligus kemampuan membiayai investasi,” jelas Fabby.
Ketiga, menjadikan transisi energi sebagai pendorong transformasi PLN. IESR menilai pengembangan PLTS 100 GW harus disertai reformasi pengadaan listrik, modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, mengurangi aset pembangkit batu bara dan pembukaan ruang yang lebih luas bagi partisipasi swasta, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“PLN perlu membangun kemampuan sebagai operator sistem yang dapat mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar dengan biaya yang efisien,” katanya.
IESR menegaskan bahwa transformasi PLN bukan berarti privatisasi atau melemahkan penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Sebaliknya, reformasi harus memperkuat kemampuan negara menjamin pelayanan listrik yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
“PLN yang kuat bukanlah PLN yang harus memiliki semua pembangkit dan mengerjakan seluruh bisnis kelistrikan. PLN yang kuat adalah PLN yang mampu menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beralih ke energi bersih. Itulah pekerjaan besar yang menanti Direktur Utama PLN yang baru,” pungkas Fabby. (E-4)