Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton Panjaitan, menyatakan pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai adanya pergantian pimpinan lembaga tersebut. Isu ini mencuat di tengah dinamika hukum yang sedang berlangsung di internal BNPB.
“Kami belum mendapatkan informasi ini,” ujar Berton saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/10).
Meski demikian, Berton menegaskan bahwa BNPB menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden RI dalam menentukan nakhoda lembaga penanggulangan bencana tersebut. Menurutnya, penetapan pimpinan merupakan kewenangan penuh Kepala Negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
“Pada prinsipnya, kami menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden dalam menentukan dan menetapkan pimpinan BNPB,” imbuhnya.
Berton juga mengimbau publik agar tidak berspekulasi lebih jauh atau mengaitkan isu pergantian ini dengan dinamika hukum yang ada belakangan ini. Ia memastikan bahwa operasional lembaga tetap berjalan normal tanpa gangguan pelayanan.
“Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan bahwa tugas penanggulangan bencana tetap berjalan secara optimal, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan seluruh jajaran BNPB tetap bekerja secara profesional dalam menjalankan amanah negara,” tegas Berton.
Isu pergantian Kepala BNPB Suharyanto mulai santer terdengar di media sosial menyusul proses pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang berstatus sebagai saksi.
Dalam perkembangan kasus tersebut, KPK telah menahan lima orang tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10). Salah satu yang ditahan adalah BS, yang diketahui merupakan adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Suharyanto.
Selain BS, empat tersangka lainnya yang telah ditetapkan KPK adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, serta dua pihak swasta berinisial SNG dan GP.