KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan meminta keterangan kementerian terkait untuk meminta pertanggungjawaban soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Karhutla menurut Komnas HAM berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
“Kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini,” ujar Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah usai melakukan pertemuan dengan unsur SKPD di Kalbar, Rabu (14/10).
Anis menyebut Komnas HAM telah menghimpun informasi sejumlah pihak termasuk organisasi masyarakat sipil, kepolisian, dan hasil peninjauan lapangan di wilayah gambut.
Karhutla di Kalimantan Barat, ujar dia, merupakan peristiwa berulang. Selain itu, kebakaran tahun ini berlangsung cukup lama daripada tahun sebelumnya.
Komnas HAM juga mendalami dampak kebakaran terhadap masyarakat, mulai dari kesehatan, ketersediaan pangan, dan akses air bersih bagi masyarakat terdampak.
Kelompok rentan, termasuk perempuan dan lanjut usia, turut menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut.
“Dampak kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan terutama air bersih menjadi isu utama dalam peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir,” terang Anis.
Penegakan Hukum
Komnas HAM mendalami aspek penegakan hukum lingkungan. Anis mengatakan Komnas HAM telah menggali informasi dari kementerian terkait di Jakarta untuk mengetahui penanganan karhutla, tanggung jawab, dan pencegahan di kawasan yang memiliki risiko kebakaran.
Komnas HAM saat ini disebut masih mengumpulkan informasi secara lebih komprehensif sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM akibat karhutla.
“Perlu kami analisis terlebih dahulu, baru kami bisa menyimpulkan pelanggaran HAM apa saja yang terjadi atas peristiwa karhutla ini,” pungkasnya. (Ant/H-4)