KETUA Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji, Muhadjir Effendy, mendorong persyarikatan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan usaha produktif, jaringan ritel, kemitraan UMKM, serta pengelolaan aset yang berorientasi pada kesejahteraan umat.
Gagasan tersebut disampaikan Muhadjir dalam acara Hari Bermuhammadiyah Kota Tangerang Selatan yang digelar oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Tangsel di Ahmad Dahlan Sport Center, SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Ekosistem Ekonomi Muhammadiyah untuk Dakwah Kesejahteraan Umat”.
Menurut mantan Menko PMK tersebut, bagi Muhammadiyah, ekonomi bukan sekadar urusan mencari pendapatan atau memperbesar aset organisasi. “Kekuatan ekonomi diperlukan agar dakwah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial memiliki sumber pembiayaan yang berkelanjutan,” tegas Muhadjir.
Akar Sejarah dan Integrasi Kekuatan
Muhadjir menjelaskan bahwa semangat kemandirian ekonomi memiliki akar sejarah panjang sejak masa KH Ahmad Dahlan. Kala itu, perkembangan Muhammadiyah ditopang oleh partisipasi masyarakat dan dukungan para saudagar. Tradisi memberi, berusaha, dan membangun jaringan sosial menjadi pilar penting gerakan.
Dalam konteks modern, ia menilai Muhammadiyah perlu mengintegrasikan kekuatan organisasi, amal usaha, jaringan anggota, serta potensi ekonomi lokal ke dalam ekosistem yang saling menguntungkan. Saudagar Muhammadiyah diharapkan membangun kolaborasi agar produk dan jasa mereka dapat berkembang melalui jaringan yang lebih luas.
Salah satu peluang strategis yang disoroti adalah pengembangan jaringan ritel yang melibatkan UMKM. “Melalui jaringan tersebut, produk anggota dan masyarakat dapat memperoleh akses pasar, sementara gerai ritel menjadi sarana distribusi yang memperkuat perputaran ekonomi di lingkungan persyarikatan,” tambahnya.
Profesionalisme dan Korporasi Sosial
Meski memiliki potensi besar, Muhadjir mengingatkan bahwa keberhasilan jaringan ritel tidak bisa hanya mengandalkan semangat organisasi. Diperlukan model bisnis yang sehat, pengelolaan profesional, standar mutu produk, sistem distribusi efisien, dukungan teknologi, serta kemitraan pendanaan yang transparan.
Khusus untuk wilayah Tangerang Selatan, ia menyarankan pengembangan ekosistem dimulai dengan memetakan pelaku UMKM Muhammadiyah dan Aisyiyah serta mengidentifikasi produk unggulan. Gerakan ini dapat diperkuat melalui koperasi, kemitraan usaha, hingga pengembangan gerai yang sesuai dengan kemampuan pasar.
Lebih lanjut, Muhadjir menggagas pembentukan korporasi sosial keagamaan, yakni badan usaha profesional yang mengintegrasikan keberlanjutan bisnis dengan manfaat sosial. Keuntungan dari usaha ini nantinya dialokasikan untuk memperkuat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyinggung pengelolaan dana abadi dan rencana usaha berskala besar, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus didasarkan pada kajian kelayakan, tata kelola yang kuat, kepatuhan regulasi, serta pertimbangan dampak lingkungan.
“Kemandirian ekonomi juga tidak berarti menutup diri dari pemerintah. Kerja sama dengan pemerintah dan mitra usaha dapat memperluas peluang, sepanjang dijalankan secara transparan dan tetap menjaga otonomi persyarikatan,” pungkasnya. (H-2)