KEMENTERIAN Luar Negeri Tiongkok mengumumkan Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Paraguay, Gustavo Emigdio Villate Samaniego, dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Belize, Francis Fonseca, dilarang masuk ke Tiongkok karena dinilai berpihak pada Taiwan.
“Sejumlah politisi di Paraguay dan Belize secara sukarela menjadi pion bagi otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) dalam upaya mereka mengejar kemerdekaan dengan mencari dukungan dari pihak luar. Kunjungan mereka ke Taiwan serta penerimaan mereka terhadap kekuatan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’ di negara masing-masing merupakan campur tangan serius terhadap urusan dalam negeri Tiongkok,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning di Beijing, Senin (12/10).
Dalam laman Kementerian Luar Negeri Tiongkok disebutkan politisi anti-Tiongkok di Paraguay dan Balize, demi kepentingan pribadi mereka sendiri, terus mendukung untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai hubungan “diplomatik” dengan wilayah Taiwan, Tiongkok, serta melakukan serangkaian tindakan maupun menyampaikan pernyataan buruk terkait isu-isu yang menyangkut Tiongkok, sehingga merugikan kepentingan inti pihak Tiongkok.
Untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional, serta menentang tindakan separatis “kemerdekaan Taiwan”, berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 15 Undang-Undang Anti-Sanksi Asing Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mengambil langkah-langkah balasan berikut terhadap Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Paraguay Gustavo Emigdio Villate Samaniego dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Belize, Francis Fonseca.
Tindakan tersebut adalah, pertama membekukan aset bergerak, aset tidak bergerak, dan berbagai jenis harta benda lainnya yang dimilikinya di wilayah Tiongkok; kedua, melarang organisasi dan individu tersebut di wilayah Tiongkok melakukan transaksi, kerja sama, dan kegiatan lainnya dengannya; ketiga, tidak menerbitkan visa baginya dan melarangnya memasuki wilayah Tiongkok (termasuk Hong Kong dan Makau).
“Mereka juga menyerang dan mencemarkan nama baik Tiongkok dengan menyebarkan disinformasi mengenai ‘serangan siber Tiongkok’, sehingga menimbulkan dampak yang sangat buruk di dunia internasional,” ungkap Mao Ning.
Mao Ning menegaskan, terhadap para pendukung garis keras kekuatan separatis “kemerdekaan Taiwan”, Tiongkok akan mengambil semua tindakan hukuman yang diperlukan untuk dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya.
“Kami mendesak segelintir negara yang masih mempertahankan apa yang disebut sebagai ‘hubungan diplomatik’ dengan wilayah Taiwan, Tiongkok, agar tidak terus-menerus dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh kekuatan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’. Hal itu hanya akan membuat mereka kehilangan peluang pembangunan dan menyebabkan isolasi internasional,” tegas Mao Ning.
Dua hari sebelum Tiongkok mengumumkan sanksi tersebut, Gustavo mengunggah pesan di platform X untuk mengucapkan selamat atas “hari Nasional Taiwan”. Gustavo juga tercantum dalam daftar tamu untuk pelantikan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, pada Mei 2024. Sedangkan Francis juga menghadiri pelantikan Lai pada 2024. Sebelumnya, ia juga sempat mengunjungi pulau tersebut pada Maret 2022.
Pada September 2026 lalu di Belize, Francis bertemu dengan Lin Chia-lung, kepala otoritas “urusan luar negeri” Taiwan. Dalam pertemuan tersebut, Francis menegaskan kembali dukungannya terhadap apa yang disebut sebagai “partisipasi internasional” Taiwan dan menyatakan optimisme mengenai prospek perluasan “perdagangan bilateral”.
Saat ini hanya ada 12 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini dan Vatikan. (Ant/P-3)