Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya selalu memegang teguh kepatuhan terhadap dasar falsafah negara, hukum, serta ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk dalam menyikapi dinamika hukum yang berkembang di tingkat nasional.
Haedar menyatakan bahwa Muhammadiyah menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan maupun Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk putusan terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia pun mengimbau agar seluruh elemen masyarakat turut menunjukkan sikap hormat yang sama terhadap keputusan hukum tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar Nashir di sela acara peresmian gedung baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo (SD Mumtaz) pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menempuh jalur yang konstitusional.
“Bagi yang tidak puas, ya silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” ujar Haedar.
Namun, Haedar juga memberikan catatan penting bagi pihak yang merasa puas dengan keputusan tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada sikap merasa menang sendiri. Menurutnya, persoalan hukum sering kali memiliki dimensi yang kompleks, pelik, dan kerap bersinggungan dengan kepentingan politik.
Pentingnya Sikap Moderat dan Introspeksi Bangsa
Haedar menekankan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sikap tenang dan moderat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan politik. Hal ini bertujuan agar energi kolektif bangsa tidak terkuras habis hanya untuk konflik yang berkepanjangan.
Ia mengajak para elite bangsa serta seluruh warga negara untuk melakukan introspeksi diri secara mendalam mengenai kondisi demokrasi dan hukum saat ini. “Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Haedar berharap agar polemik serupa tidak terus berulang di masa depan. Ia mengkhawatirkan urusan-urusan seperti ini akan menjadi beban berat yang menghambat kemajuan bangsa, padahal masih banyak tantangan besar lainnya yang menuntut perhatian serius.
Integritas dan Perbaikan Sistem
Terkait dengan persoalan karakter, Haedar menegaskan bahwa kejujuran harus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Ia mengingatkan bahwa kesuksesan sejati harus diraih dengan cara-cara yang jujur, bukan dengan menghalalkan segala cara atau menabrak aturan demi mencapai tujuan tertentu.
Sebagai penutup, Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menekankan urgensi perbaikan sistem hukum dan politik secara berkelanjutan. Ia berharap sistem yang ada dapat tegak secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan tidak hanya menguntungkan segelintir golongan saja. (E-3)