PAPARAN kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua berdampak hingga permukiman warga di Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan data pemerintah daerah, masyarakat mengalami gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
“Per hari ini, saya mendengar bahwa di Kabupaten Yahukimo asap sudah masuk sampai ke dalam rumah warga. Masyarakat mulai terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk-batuk, dan sesak napas,” kata Bupati Yahukimo Didimus Yahuli dalam keterangan tertulis, Sabtu, (10/10).
Karhutla, kata Didinus, melumpuhkan sektor transportasi udara, memicu ancaman krisis kesehatan dan berpotensi menaikkan harga bahan pokok di kawasan pegunungan. Didimus mengatakan penanganan bencana tidak bisa lagi hanya mengandalkan harapan turunnya hujan, butuh aksi nyata di lapangan secara langsung.
“Selain kita berdoa supaya hujan turun, ini harus dijadikan perhatian serius. Jika dalam satu atau dua hari ke depan hujan tidak kunjung turun dan titik api belum dipadamkan, korban masyarakat yang terdampak akan jauh lebih banyak,” ujar Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan itu.
Didimus menjelaskan kabut asap akibat karhutla membuat penerbangan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Pegunungan Papua dihentikan sementara. Ia mencontohkan di Distrik Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, aktivitas penerbangan dilaporkan terhenti selama 3 hingga 5 hari akibat jarak pandang yang tidak aman.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Jayawijaya (Wamena). Maskapai penerbangan logistik dan penumpang tidak dapat mendarat.
Ia mengatakan lumpuhnya penerbangan akibat asap karhutla di kawasan pegunungan Papua memicu rantai masalah baru (multi-effect) bagi pasokan logistik dan bahan pokok, seperti pasokan bahan pokok ke kawasan pegunungan terhenti akibat nihilnya penerbangan kargo.
Didimus Yahuli menyerukan koordinasi dan meminta keterlibatan aktif dari pemerintah pusat. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, serta Pemerintah Kabupaten di kawasan terdampak diminta segera melakukan aksi penanganan bencana.
“Harus ada langkah strategis pemadaman titik api di wilayah selatan. Kami meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat, bila perlu status ini menjadi perhatian nasional untuk pengerjaan pemadaman darurat,” ujar Didimus. (Metrotvnews/H-4)