KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) menggandeng Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, atau yang akrab disapa Billy Mambrasar, untuk menyusun strategi baru dalam menciptakan perdamaian di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap visi strategis Presiden Prabowo Subianto bagi Bumi Cendrawasih.
Billy menjadi narasumber utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Optimalisasi Peran Media sebagai Strategi Perdamaian di Papua yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (7/10). Dalam paparannya, Billy menekankan bahwa persoalan di Papua tidak bisa lagi hanya dipandang dari kacamata keamanan semata. Ia menyoroti pentingnya menjawab isu sumber daya, pembangunan, kesenjangan sosial, hingga akses kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
“Komunikasi politik di Papua tidak boleh berhenti pada narasi, tetapi harus terhubung dengan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mendengar persoalan, menghadirkan solusi nyata, dan menjelaskan hasilnya secara terbuka,” tegas Billy.
Ia memperkenalkan pendekatan Listen-Fix-Explain sebagai fondasi membangun kembali kepercayaan publik. Pendekatan ini mencakup proses mendengar keluhan masyarakat, memberikan respons atau solusi konkret, dan menjelaskan secara transparan apa yang telah dikerjakan pemerintah.
Inovasi Digital untuk Perdamaian
Sebagai langkah konkret, Billy mengusulkan dua inisiatif strategis:
- Papua Digital Listening and Response Center: Pusat pemantauan digital untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat yang berkembang di ruang siber secara cepat.
- Papua Creative Peace Network: Jaringan yang melibatkan kreator konten, tokoh masyarakat, dan elemen lokal untuk membangun komunikasi yang lebih humanis, partisipatif, dan dekat dengan keseharian warga Papua.
Billy meyakini bahwa kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, media, hingga kreator lokal sangat krusial. Menurutnya, perdamaian akan semakin kuat jika masyarakat merasa suara mereka didengar dan melihat dampak nyata dari pembangunan.
“Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui apa yang kita sampaikan, tetapi melalui apa yang kita kerjakan. Jika komunikasi menjadi jembatan kepercayaan, perdamaian di Papua dapat diperkuat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (I-2)