KAWASAN perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, tidak hanya menjadi pintu lintas batas kedua negara. Kawasan itu juga menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat adat yang memiliki hubungan kekerabatan meski hidup di bawah yurisdiksi dua negara.
Hal itu ditemukan Profesor Muhammad Adli Abdullah, pakar hukum adat dari Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, saat mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota, Selasa (6/10).
Adli yang berada di Papua selama sekitar dua pekan untuk menjalankan misi pendidikan di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, juga menyempatkan diri mengunjungi wilayah perbatasan Indonesia-PNG. Menurut dia, kehidupan masyarakat di kedua sisi perbatasan menunjukkan hubungan sosial yang erat.
Masyarakat Sota di Indonesia dan Wariaver di West Province, PNG, memiliki hubungan adat dan kekerabatan. Mereka berasal dari rumpun sub-suku Marind yang memiliki hubungan antarmarga, termasuk Gebze, Mahuse, dan Ndiken.
Perbedaan kondisi infrastruktur di kedua wilayah cukup terlihat. Sota telah terhubung dengan jalan beraspal menuju Merauke, sedangkan akses dari Wariaver menuju perbatasan masih terbatas. Sebagian warga PNG menggunakan sepeda motor atau sepeda melalui jalur yang belum memiliki akses jalan memadai.
Keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat Wariaver bergantung pada Sota untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Mereka datang ke Sota untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari.
“Seperti yang saya wawancara, Mabes Gebze, 40 tahun. Dia menjual burung, daging babi, ikan yang ditangkap di wilayah PNG untuk dijual di Sota, Indonesia,” kata Adli.
Interaksi tersebut juga membuat sebagian masyarakat Wariaver mampu berbahasa Indonesia. Meskipun menggunakan bahasa Inggris Pidgin dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi dengan warga Sota berlangsung relatif lancar.
Aktivitas ekonomi juga berkembang di sekitar PLBN. Masyarakat dapat membuka warung makanan, kedai kebutuhan pokok, penginapan hingga jasa transportasi. Transaksi dilakukan menggunakan rupiah maupun kina, sementara sebagian masyarakat adat masih mengenal praktik barter.
“Sota terhubung dengan jalan beraspal, sedang di seberangnya wilayah Wariaver belum ada jalan selayaknya. Warga di sana hanya bisa menggunakan sepeda motor ke perbatasan Indonesia untuk belanja kebutuhan sehari-hari,” ujar Adli.
Menurut Adli, keterbatasan fasilitas di Wariaver juga terlihat pada sektor kesehatan. Warga PNG yang membutuhkan pelayanan medis dapat menyeberang ke wilayah Sota untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Hubungan sosial lintas negara juga terlihat dalam bidang pendidikan. Anak-anak dari wilayah perbatasan PNG disebut dapat bersekolah di SD Sota, Merauke. “Penduduk perbatasan Papua Nugini sekolah di SD Sota, Merauke,” kata Adli.
PLBN Sota beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIT. Selain menjadi pintu masuk dan keluar kedua negara, kawasan tersebut berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.
Adli menilai hubungan masyarakat di kedua sisi perbatasan tidak hanya terbentuk karena aktivitas perdagangan. Hubungan darah, perkawinan dan kegiatan adat turut memperkuat ikatan masyarakat yang secara administratif terpisah oleh batas negara. “Masyarakat Sota, Indonesia, dan masyarakat Wariaver, Papua Nugini, berbagi tanah dan hak ulayat yang sama walau berbeda negara,” ujarnya.
Karena itu, Adli menilai Distrik Sota memiliki peluang dikembangkan sebagai model kawasan perbatasan berbasis masyarakat adat. Pembangunan, menurut dia, perlu diarahkan agar masyarakat di kedua sisi memperoleh manfaat ekonomi tanpa kehilangan tanah, identitas dan budaya. “Warga di kawasan perbatasan ekonomi tumbuh, adat kuat dan hidup sejahtera,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya dengan menghadirkan PLBN, jalan, kantor pemerintahan dan fasilitas negara. Pembangunan juga harus menyentuh peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan tanah ulayat serta penguatan ekonomi masyarakat adat.
“Sota adalah halaman terdepan Indonesia dengan Papua Nugini dan harus menjadi kawasan yang paling merasakan manfaat kehadiran negara. Kawasan ini perlu diarahkan pada pengembangan ekonomi perbatasan menuju kemandirian masyarakat adat,” ujar Adli.
Menurut dia, pembangunan di kawasan perbatasan perlu memastikan anak-anak Sota memperoleh pendidikan yang lebih baik, masyarakat adat semakin sejahtera, tanah ulayat terlindungi, dan kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. (E-2)