MENTERI Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi melakukan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi.
Langkah tersebut dipertimbangkan seiring meningkatnya risiko over supply nikel di pasar global, katanya saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (7/10).
Bahlil mengatakan sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi yaitu berada di kisaran 50-60 persen, sehingga kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pasokan nikel saat ini telah melebihi kebutuhan pasar. Ia melanjutkan, kelebihan pasokan nikel mencapai sekitar 2,5 juta ton sehingga memberikan tekanan terhadap harga nikel dunia.
“Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” ujar Menteri Bahlil.
Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali arah pengembangan industri nikel nasional, yang mana tidak semua industri pengolahan nikel yang saat ini menghasilkan produk setengah jadi perlu untuk terus didorong. Adapun produk nikel setengah jadi utama di Indonesia diantaranya feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate (MHP).
Ia menjelaskan, pemerintah akan memilah industri yang masih perlu dilanjutkan dan industri yang perlu dibatasi pengembangannya, dengan salah satu opsi yang tengah dibahas merupakan moratorium terhadap industri penghasil produk setengah jadi.
“Kami akan laporkan ke Presiden (Prabowo Subianto), tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan,” ujar Bahlil.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan supaya pengelolaan sumber daya nikel tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pengolahan, namun juga harus mempertimbangkan keberlanjutan cadangan dan struktur industri nasional.
Lebih lanjut, Bahlil menuturkan bahwa opsi moratorium terutama akan dipertimbangkan apabila produksi produk setengah jadi telah mengalami kelebihan pasokan di pasar global. Ia mengatakan bahwa kondisi pasokan dan cadangan nikel saat ini telah menciptakan tekanan terhadap harga komoditas tersebut.
“Kalau memang kita udah terjadi over supply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” ujar Menteri Bahlil.
Seiring dengan itu, pemerintah akan mengkaji kemungkinan untuk mengurangi penambahan kapasitas industri yang hanya menghasilkan produk setengah jadi, sebaliknya pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung.
“Yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung. Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting,” ujar Menteri Bahlil. (Ant/P-3)