TURKI, Arab Saudi, dan Pakistan secara resmi menyepakati langkah untuk segera mengimplementasikan komitmen pertahanan kolektif. Keputusan ini mencakup langkah-langkah strategis guna memastikan pengerahan cepat kekuatan serta kemampuan militer ke wilayah Arab Saudi.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan darurat Komite Politik Strategis dan Pertahanan Aliansi Mekah yang berlangsung di Riyadh, Senin (5/10). Pertemuan ini digelar khusus untuk merespons perkembangan situasi keamanan serta berbagai ancaman yang dihadapi oleh Kerajaan Arab Saudi.
“Komite memutuskan untuk segera beralih ke tahap pelaksanaan praktis dari komitmen pertahanan kolektif,” bunyi pernyataan bersama ketiga negara anggota sebagaimana dikutip dari Anadolu, Selasa (6/10).
Pengerahan Militer Cepat
Dalam poin kesepakatan tersebut, ketiga negara berkomitmen menyediakan kekuatan militer yang disepakati untuk dikirim ke wilayah Saudi. Pengerahan ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing pihak guna meningkatkan kesiapan dan integrasi militer kolektif dalam menangkal ancaman.
Selain itu, aliansi ini mengecam keras segala bentuk upaya penargetan terhadap kota suci Mekah dan Madinah. Mereka juga menyoroti serangan yang terus berlanjut terhadap fasilitas sipil dan ekonomi di berbagai kota di Arab Saudi.
Komite menunjuk purnawirawan Letnan Jenderal asal Pakistan, Nauman Mahmood, sebagai Sekretaris Jenderal pertama Aliansi Pertahanan Mekah dengan masa jabatan selama tiga tahun.
Keamanan Kolektif
Pernyataan resmi pakta tersebut menegaskan bahwa keamanan masing-masing negara anggota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan kolektif ketiga negara. Pakistan dan Turki juga menyampaikan apresiasi atas profesionalisme Angkatan Bersenjata Arab Saudi dalam menjaga integritas wilayah kerajaan.
Langkah nyata ini dinilai memperkuat daya tangkal (deterrence) serta menunjukkan kredibilitas komitmen ketiga negara dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Aliansi Pertahanan Mekah sendiri pertama kali ditandatangani pada 7 Agustus 2026, yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian konsultasi politik dan militer hingga mencapai tahap implementasi praktis saat ini. (Ant/I-2)