Perombakan kabinet ketujuh yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk menata ulang konfigurasi pemerintahan. Langkah ini dipandang sebagai upaya memasuki fase konsolidasi dan eksekusi kebijakan yang lebih efektif.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, melihat perubahan kali ini tidak sekadar menyasar menteri dengan kinerja kurang memuaskan, tetapi juga memperkuat simpul-simpul strategis dalam pemerintahan.
“Reshuffle ini adalah karakter khusus bahwa Presiden Prabowo sedang menata ulang orang-orang kepercayaannya di pemerintahan agar memasuki fase konsolidasi dan eksekusi kebijakan yang lebih tepat, lebih kuat, dan dapat dirasakan manfaatnya,” ujar Efriza pada Kamis (1/10).
Penguatan Simpul Strategis dan Sinkronisasi
Efriza menjelaskan bahwa luasnya posisi yang mengalami perubahan menunjukkan karakter kuat dari perombakan ini. Selain pergantian menteri, terjadi reposisi dua menteri koordinator serta pembentukan kementerian baru, yakni Menko Hilirisasi dan Transisi Energi yang kini dijabat oleh Bahlil Lahadalia.
Upaya ini diyakini bertujuan memperkuat sinkronisasi kebijakan dan mempercepat pelaksanaan program pemerintah agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Di sektor diplomasi, penunjukan diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dinilai sebagai langkah memperkuat kembali peran kementerian tersebut, sekaligus merespons aspirasi publik terhadap kinerja menteri sebelumnya.
Rotasi di Sektor Politik dan Keamanan
Perubahan signifikan juga terjadi di sektor politik dan keamanan. Listyo Sigit Prabowo kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sementara posisi Kapolri diisi oleh Suyudi Ario Seto dengan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Selain itu, Dedy Prasetyo ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, dan M. Fadil Imran menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Posisi Menko Polkam kini ditempati oleh Dudung Abdurachman.
Efriza menilai rangkaian rotasi ini bertujuan memperkuat politik keamanan, pengawalan kebijakan, serta reformasi struktural di tubuh Polri. “Prabowo sedang menyusun kembali konfigurasi pemerintahan antara unsur politik, teknokrasi, dan aparat untuk memastikan koordinasi dan loyalitas kebijakan lebih solid,” tambahnya.
Dimensi Konsolidasi Politik
Reshuffle ini juga membawa dimensi konsolidasi politik yang kuat. Pengangkatan Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian dipandang sebagai simbol penguatan hubungan antara Prabowo dan Golkar.
Di sisi lain, pencopotan Pratikno dari posisi Menko PMK menjadi sorotan. Efriza menilai Pratikno sebagai sosok yang diasosiasikan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga pergantiannya memiliki makna politik tersendiri dalam dinamika kabinet saat ini.
- Menteri tanpa jabatan strategis di partai lebih rentan diganti.
- Prabowo menjaga hubungan dengan figur yang loyal dan berjasa.
- Pertimbangan personal Presiden sangat dominan dalam menentukan komposisi kabinet.
Hak Prerogatif dan Efisiensi
Terkait persepsi publik mengenai efisiensi anggaran atau penempatan figur tertentu, Efriza menilai Prabowo tidak terlalu khawatir. Hal ini terlihat dari posisi ganda Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM, serta dipertahankannya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di tengah isu hukum di lingkungannya.
Konfigurasi baru ini menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden sepenuhnya. “Bagi Prabowo, reshuffle adalah hak prerogatifnya, sehingga kapan saja para menteri di kabinet bisa digantikannya tanpa perlu momen tertentu,” pungkas Efriza. (E-3)