BADAN Geologi memperingatkan adanya potensi gerakan tanah tinggi yang dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor di 12 provinsi di Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Bengkulu, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pemerintah daerah di wilayah tersebut didorong untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana, terutama saat memasuki musim hujan.
Menyikapi peringatan tersebut, dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Wahyu Wilopo, menjelaskan bahwa tanah longsor tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Terlebih saat ini kondisi cuaca dipengaruhi kemarau panjang akibat El Nino. Menurutnya, kondisi suatu lereng terlebih dahulu dipengaruhi oleh sejumlah faktor pengontrol yang menentukan tingkat kerawanannya sebelum pemicu terjadi.
“Kalau kita melihat ya, daerah yang rawan longsor itu khususnya Jawa. Jawa, kemudian Sumatera, daerah yang punya topografi sebagai daerah pegunungan,” jelas Wahyu Wilopo di Yogyakarta, Selasa (29/9).
Wahyu memaparkan faktor pengontrol tersebut meliputi kemiringan lereng, kondisi tanah dan batuan, struktur geologi, hidrologi lereng, serta tata guna lahan. Kondisi alam inilah yang menjadi penentu utama stabilitas sebuah wilayah.
Lereng yang semakin curam memiliki kestabilan yang lebih rendah sehingga lebih mudah bergerak. Kerentanan ini diperparah oleh karakteristik material penyusun lereng; tanah yang lapuk cenderung lebih mudah bergerak dibandingkan batuan kompak. Selain itu, struktur geologi seperti retakan atau bidang lemah dapat menjadi jalur runtuhan, sementara sistem drainase yang buruk membuat air lebih banyak meresap ke dalam lereng.
Aktivitas manusia juga turut menambah beban pada lereng. “Selain ada faktor kontrol bahwa kondisinya itu lerengnya sudah curam, tanahnya sudah gembur, struktur, tata gunanya berat, itu tidak akan terjadi longsor bila tidak ada pemicu,” ujarnya.
Tiga Pemicu Utama Longsor
Wahyu menjelaskan terdapat tiga pemicu utama yang mendorong material pada lereng kehilangan kestabilannya:
- Curah Hujan: Air hujan meningkatkan kandungan air pada material lereng dan mengganggu stabilitasnya.
- Getaran: Guncangan akibat gempa bumi dapat mengganggu material yang sudah berada dalam kondisi rentan.
- Aktivitas Manusia: Pemotongan lereng untuk jalan atau pembangunan tanpa memperhitungkan kestabilan dapat memicu pergerakan tanah.
Ia menegaskan bahwa hujan tidak selalu menjadi syarat mutlak. Dalam kondisi tertentu, pergerakan tanah seperti rayapan dapat berlangsung perlahan tanpa hujan, terutama pada lapisan tanah lempung. “Tidak harus ada hujan, tapi tadi ada pemicu tadi, guncangan gempa, kemudian hujan, kemudian akibat manusia yang memotong lereng,” kata Wahyu.
Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi
Indonesia telah memiliki sistem peringatan dini (EWS) gerakan tanah yang standarnya telah disusun dalam dokumen ISO pada 2018. Sistem ini minimal memantau dua parameter utama: curah hujan dan deformasi (perubahan bentuk lereng).
Namun, Wahyu mengingatkan bahwa ambang batas peringatan tidak bisa disamakan antarwilayah. Di Jawa, curah hujan 100 milimeter per hari mungkin sudah menjadi alarm bahaya, namun daerah lain memiliki karakteristik geologi yang berbeda. Oleh karena itu, EWS perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.
Terkait mitigasi, Wahyu membaginya menjadi dua langkah:
- Nonstruktural: Penataan ruang berbasis peta kerentanan bencana dan edukasi masyarakat agar mengenali tanda awal longsor serta prosedur evakuasi mandiri.
- Struktural: Pembangunan dinding penahan, perbaikan drainase, pelandaian lereng, hingga bioengineering melalui penanaman vegetasi dengan perakaran kuat.
Menutup penjelasannya, Wahyu mengingatkan bahwa periode awal musim hujan adalah masa kritis. Retakan tanah yang terbentuk saat musim kemarau menjadi jalur masuk air yang sangat berbahaya. “EWS sudah memberikan informasi, tapi kalau masyarakatnya tidak merespons dengan baik, ya tidak ada gunanya,” pungkasnya.